DPR Minta BGN Jelaskan Pengadaan Motor Listrik Secara Terbuka ke Masyarakat

• 

• Berita

• Nasional

Minggu, 12 April 2026 - 11:00 WIB

Jakarta, VIVA – Anggota Komisi IX DPR RI, Pulung Agustanto menyoroti polemik pembelian 21.000 motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Adapun rencana pengadaan motor listrik sempat ditolak oleh Kementerian Keuangan.

Hal lain yang menjadi perdebatan publik adalah bahwa pengadaan motor listrik dengan total Rp1,39 triliun ternyata menggunakan anggaran 2025. Sementara barangnya baru diserahkan pada Mei 2026.

Pulung mengaku heran apakah mekanisme pengadaan motor listrik oleh BGN sesuai dengan standar tata kelola keuangan negara.

Menurut anggota Komisi IX Pulung Agustanto, berbagai polemik yang terjadi di seputar program pengadaan motor listrik ini perlu diluruskan agar tidak menimbulkan problem di kemudian hari. 

“Selama ini informasi dari Kementerian Keuangan dan BGN mengenai proyek pengadaan motor listrik ini saling bertolak belakang. Ini perlu diluruskan,” ujar Pulung dalam keterangannya, Minggu, 12 April 2026.

Menurutnya, setiap Kementerian dan Lembaga harus serius menerapkan tata kelola keuangan yang baik agar setiap sen uang negara bisa bermanfaat maksimal bagi masyarakat. 

Apalagi, kata dia, disaat kondisi fiskal Indonesia sedang mengalami masalah. Termasuk juga mekanisme pengadaan barang seperti motor listrik yang menghabiskan dana tidak sedikit.

Selain itu, menurut Pulung, ada informasi harga motor listrik yang didatangkan BGN jauh lebih tinggi dari harga produk sejenis dengan merk berbeda. Ini bisa menjadi problem serius karena berpeluang merugikan keuangan negara.  

“Kami meminta BGN untuk menjelaskan semuanya secara terbuka agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar,” ujarnya.

Hal kedua yang disoroti Pulung adalah mengenai skala prioritas penggunaan anggaran. 

Menurut Pulung, melihat kondisi fiskal negara yang tidak terlalu sehat, seharusnya BGN mempertimbangkan skala prioritas penggunaan anggaran. Mana hal yang penting dan mana yang tidak terlalu penting dan mendesak.

Menurutnya, kebutuhan dapur SPPG saat ini adalah pemenuhan standar kualitas operasional agar mampu menghasilkan makanan yang bersih, sehat dan sesuai dengan standar gizi. 

“Akan jauh lebih bagus jika anggaran BGN difokuskan untuk menyelesaikan problem dasar pada dapur-dapur SPPG sehingga memiliki standar output yang maksimal. Jangan minimalis kayak sekarang,” ujar Pulung.