DPR: Strategi Hilirisasi Penting untuk Dorong Ekonomi Nasional

• 

• Berita

• Nasional

Senin, 13 April 2026 - 23:52 WIB

VIVA – Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, menegaskan bahwa kebijakan hilirisasi merupakan langkah strategis yang sejalan dengan agenda besar pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen pada 2029.

“Kebijakan hilirisasi menjadi langkah strategis untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 2029,” ujar Sugeng dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XII di Jakarta, Senin, 13 April 2026.

Menurut Sugeng, hilirisasi tidak hanya meningkatkan nilai tambah komoditas tambang, tetapi juga memperkuat struktur industri nasional melalui integrasi dari hulu hingga hilir. 

Ia menilai langkah konsolidasi dan sinergi antar entitas industri tambang telah menunjukkan hasil positif dalam menjaga produksi dan pengelolaan sektor tersebut.

“Di tengah berbagai tantangan industri pertambangan, konsolidasi dan sinergi melalui diversifikasi produk tambang telah mampu menunjukkan produksi dan pengelolaan tambang yang baik,” kata dia.

DPR juga menekankan bahwa pengelolaan sumber daya mineral harus dilakukan secara terintegrasi agar mampu memberikan nilai ekonomi jangka panjang. Selain itu, penguatan tata kelola dinilai menjadi faktor penting untuk memastikan keberlanjutan sektor pertambangan di tengah dinamika global.

Dalam kesempatan yang sama, Holding Industri Pertambangan MIND ID melaporkan capaian kinerja sepanjang 2025 yang tetap positif meski menghadapi volatilitas harga komoditas global. Perusahaan mencatatkan pendapatan sebesar Rp159 triliun, EBITDA Rp42 triliun, dan laba bersih Rp29 triliun, seluruhnya melampaui target yang telah ditetapkan.

Direktur Utama MIND ID, Maroef Sjamsoeddin, menyampaikan bahwa capaian tersebut menjadi fondasi penting untuk menghadapi tahun berikutnya.

“MIND ID akan terus fokus menjaga keseimbangan antara kinerja produksi dan prinsip keberlanjutan,” ujarnya.

Memasuki 2026, perusahaan menargetkan peningkatan produksi sejumlah komoditas utama, termasuk batu bara, bauksit, bijih nikel, dan timah. Namun demikian, DPR menilai bahwa arah kebijakan hilirisasi tetap menjadi faktor utama dalam memastikan kontribusi sektor pertambangan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.