23 hours ago
4
Jakarta, VIVA – Anggota Komisi X DPR RI, Habib Syarief Muhammad, mengaku tidak setuju soal wacana diaktifkan kembali iuran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di tingkat SMA/SMK di Jawa Barat (Jabar).
Dia menilai pendidikan di Indonesia mengalami kemunduran jika kebijakan pemberlakuan SPP di tingkat SMA/SMK diberlakukan.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
“Pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara. Karena itu, negara harus terus berupaya menghadirkan pendidikan yang gratis dan berkualitas,” ujar Habib kepada wartawan, Minggu 19 Juli 2026.
“Jangan sampai kita justru mundur dengan mengembalikan beban biaya pendidikan kepada masyarakat,” lanjutnya.
Habib meminta wacana kebijakan tersebut dikaji kembali. Meski ada kendala biaya operasional yang dihadapi sekolah di Jabar, namun dia tidak setuju beban itu ditanggung orang tua siswa.
“Banyak keluarga memilih menyekolahkan anaknya di SMA Negeri karena pertimbangan biaya yang lebih ringan bahkan gratis,” ungkapnya.
“Kalau SPP kembali diberlakukan, tentu akan sangat memberatkan masyarakat, terutama keluarga berpenghasilan rendah dan menengah,” tambah dia.
Habib meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar memaksimalkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), APBD, dan lainnya.
Habib juga mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk turun tangan mengatasi persoalan tersebut.
“Kalau memang ada daerah lain yang mengalami kekurangan anggaran operasional sekolah, pemerintah pusat harus segera melakukan supervisi dan memberikan dukungan,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
“Jangan sampai muncul gelombang pemberlakuan kembali SPP di berbagai daerah,” tandas Habib.
tvOnenews/Syifa Aulia
Gudang Amunisi Meledak, DPR Minta Investigasi Total: Mulai dari SOP hingga Human Error
Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin meminta tim investigasi dari TNI AD untuk mengusut tuntas penyebab ledakan di Gudang Pusat Amunisi (Gupusmu) II Puspalad di Madiun
VIVA.co.id
18 Juli 2026
