DPR Tegaskan Pembahasan RUU Perampasan Aset Tak Diperlambat, Tapi Penuh Hati-hati

• 

• Berita

• Nasional

Senin, 24 Agustus 2026 - 13:50 WIB

Jakarta, VIVA – Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati menegaskan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset bukan sengaja diperlambat. 

Dia menjelaskan, saat ini Komisi III DPR RI masih menyerap berbagai aspirasi melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) sebagai bagian dari meaningful participation.

Kata Sari, kehati-hatian diperlukan agar RUU Perampasan Aset yang nantinya disahkan tidak menjadi instrumen kekuasaan untuk menekan masyarakat. Maka dari itu, DPR ingin memastikan aturan tersebut memiliki keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan pemerintah.

"Untuk percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset saat ini di Komisi III memang mereka sedang mendengarkan dari banyak RDPU untuk meaningful participation," kata Sari di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 24 Agustus 2026.

Sari menjelaskan, pembahasan RUU tersebut memiliki tantangan tersendiri. Salah satunya memastikan kewenangan yang nantinya diberikan melalui undang-undang tidak disalahgunakan oleh rezim yang sedang berkuasa.

"Jangan sampai ketika undang-undang ini jadi itu juga menjadi alat pukul bagi rezim yang berkuasa. Jadi kan kita harus membuat undang-undang itu yang setara antara masyarakat dengan penguasa," ungkap dia.

Sari menekankan, proses panjang dalam pembahasan RUU Perampasan Aset bukan berarti DPR menghambat pengesahannya. Kata dia, kehati-hatian justru dibutuhkan agar regulasi yang dihasilkan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

"Jadi mungkin bukan diperlambat tidak, tetapi lebih kepada kehati-hatian. Sehingga ketika undang-undang ini jadi, jangan sampai nanti masyarakat juga yang menyesalinya," ungkap Sari.

Di sisi lain, pimpinan DPR RI memastikan akan mengawal aspirasi dari masyarakat Pati terkait percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset.

Aspirasi tersebut disampaikan langsung Forum Komunikasi Rakyat Pati saat bertemu pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini, Senin, 24 Agustus 2026.

"Dan juga apa yang nanti disampaikan kita akan terus mengawal aspirasi-aspirasi dari bapak ibu sekalian yang disampaikan. Kita akan terus dampingi apa yang ingin segera ditindaklanjuti oleh pemerintah melalui DPR," ucap Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal.