Fraksi PKB DPR Hormati Putusan MK soal Pilkada Langsung, Sebut Perbaikan Demokrasi Harus Tetap Dilakukan

• 

• Berita

• Nasional

Rabu, 1 Juli 2026 - 11:06 WIB

Jakarta, VIVA – Anggota Komisi II DPR RI Eka Widodo alias Edo menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal Pilkada tetap dilaksanakan secara langsung.

Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan pihaknya menghormatj putusan MK tersebut. Dia menyebut putusan MK bersifat final dan mengikat (final and binding).

“Kami menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai putusan yang final dan mengikat. Dalam negara hukum, putusan MK wajib menjadi rujukan seluruh penyelenggara negara,” ujar Edo, Rabu 1 Juli 2026

Meski demikian, dia menilai putusan MK ini bukan berarti menghentikan upaya untuk memperbaiki demokrasi.

Pasalnya, gugatan agar Pilkada dilaksanakan tidak langsung disebut untuk mencegah praktik politik uang hingga efisiensi biaya politik.

“Wacana tersebut muncul sebagai respons atas tingginya biaya politik, maraknya politik uang, polarisasi masyarakat, hingga banyaknya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi,” tuturnya.

“Karena itu, perdebatan tersebut merupakan bagian dari upaya mencari desain demokrasi terbaik bagi Indonesia,” tambah Edo.

Walaupun MK menolak gugatan tersebut, Edo mengatakan seluruh pihak harus tetap memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah yang bersih.

Adapun putusan Nomor 195/PUU-XXIV/2026 itu dibacakan langsung oleh Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (29/6/2026).

MK menegaskan tidak menerima gugatan terhadap Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada