Geram soal Penonaktifan Peserta PBI oleh BPJS Kesehatan, Purbaya: Uang Keluar, Imej Jelek!

• 

• Bisnis

Senin, 9 Februari 2026 - 12:19 WIB

Jakarta, VIVA – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, melontarkan kritik tajam soal penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), yang menurutnya sangat merugikan citra pemerintah meskipun anggaran yang telah dikeluarkannya sama.

Hal itu disampaikannya dalam rapat konsultasi pimpinan DPR bersama Komisi VIII, IX, dan Komisi XI DPR RI dengan pemerintah terkait jaminan sosial.

Purbaya mengatakan, lonjakan drastis penghapusan data peserta pada Februari 2026 yang mencapai 11 juta orang itu sangat mengejutkan, karena operasionalnya tidak dikelola dengan baik hingga jumlahnya mencapai hampir 10 persen dari total kuota 98 juta peserta.

"Jadi jangan sampai yang sakit begitu mau cuci darah, tiba-tiba enggak berhak, kan itu kayaknya kita konyol," kata Purbaya di DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, 9 Februari 2026.

"Padahal uang yang saya keluarin sama, saya rugi di situ. Uang keluar, imej jelek jadinya," ujarnya.

Purbaya pun mendesak kepada pihak BPJS Kesehatan agar ke depannya hal itu bisa dibenahi.

"Padahal uang yang dikeluarkan sama, tapi jadi ribut lagi. Saya rugi banyak Pak. Ke depan tolong dibetulin," kata Purbaya.

Menurutnya, langkah penonaktifan peserta PBI JK harus melalui berbagai pertimbangan, dan diberikan jangka waktu sekitar 2-3 bulan untuk sosialisasi ke masyarakat sehingga tidak diberlakukan begitu saja.

Hal itu supaya masyarakat bisa melakukan hal-hal yang perlu dilakukan ketika kepesertaan PBI JK mereka dinonaktifkan. Misalnya seperti kesempatan bagi mereka untuk memberikan sanggahan, apabila mereka merasa masih layak menjadi peserta PBI JK sebagai masyarakat miskin dan rentan.

Purbaya juga mendesak agar penentuan jumlah PBI JK dilakukan secara hati-hati dan terukur, utamanya dengan mengedepankan ketepatan sasaran, kemudahan akses layanan, dan menjaga keberlanjutan program JKN.

"Jadi masalahnya adalah soal operasional, masalah manajemen, dan masalah sosialisasi yang harus bisa dibereskan secepatnya," ujarnya.