10 hours ago
4
Jakarta, VIVA – Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI M. Sarmuji menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
Ia menilai kebijakan yang diambil oleh Bahlil berpihak kepada rakyat dan membuka peluang bagi sektor usaha kecil dan menengah (UMKM) untuk ikut serta dalam pengelolaan pertambangan.
“Kami menilai kebijakan ini adalah wujud nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil. UMKM harus mendapat akses yang lebih besar, dan kebijakan Menteri Bahlil sudah membuktikan bahwa negara hadir untuk mereka,” ujar Sarmuji dalam keterangannya, Sabtu, 7 Juni 2025.
Ia mencontohkan kasus Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel milik PT Gag Nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, yang dihentikan sementara oleh Bahlil.
Sarmuji mengatakan bahwa izin tambang tersebut dibuat oleh menteri sebelumnya, tetapi kesalahannya dilimpahkan kepada menteri sekarang.
“Jangan sampai publik terjebak pada narasi yang tidak adil. Ini bukan soal pribadi Menteri Bahlil, tetapi tentang bagaimana negara hadir untuk rakyat,” ujarnya.
Sarmuji juga mengatakan selama ini sektor pertambangan nasional cenderung didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar. Kebijakan yang berlaku sebelumnya lebih banyak menguntungkan kepentingan korporasi, bahkan membuka ruang lebar bagi kepentingan asing melalui kebijakan impor dan lainnya.
Hal itu telah lama menjadi keluhan banyak pihak, terutama pelaku UMKM yang hanya menjadi penonton di negeri sendiri.
“Kebijakan baru ini adalah koreksi penting agar mereka juga bisa menjadi pemain utama di sektor pertambangan nasional,” ujarnya.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu menegaskan Bahlil mengambil langkah berani dengan memperkenalkan kebijakan yang lebih populis.
Salah satunya adalah keterlibatan UMKM dalam pengelolaan tambang, sehingga mereka yang selama ini terpinggirkan memperoleh ruang partisipasi yang lebih besar.
"Ini menjadi angin segar bagi perekonomian nasional dan mendukung pemerataan kesejahteraan," katanya.
Bahlil juga mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) besar yang selama ini ditelantarkan dan berencana membaginya kepada UMKM, terutama yang berasal dari daerah setempat.
Menurut Sarmuji langkah itu memperkuat keberpihakan pemerintah terhadap pelaku usaha lokal dan memastikan bahwa potensi sumber daya alam dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan rakyat.
“Kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia adalah langkah maju untuk mendistribusikan kesejahteraan secara lebih adil. Ini menunjukkan bahwa negara hadir untuk rakyat, bukan hanya untuk segelintir pengusaha besar,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sarmuji menyoroti bahwa mafia impor minyak yang selama ini diuntungkan oleh kebijakan sebelumnya juga ikut menyerang Bahlil.
“Mafia impor minyak yang menikmati rente besar juga merasa terancam dengan kebijakan Bahlil yang berusaha menaikkan lifting migas. Mereka ikut menunggangi narasi-narasi miring untuk menggoyang kebijakan yang sebenarnya berpihak pada rakyat,” katanya.
Di tengah langkah-langkah progresif Menteri Bahlil, para pengusaha ‘hitam’ yang dirugikan oleh kebijakan ini justru melawan balik dengan berbagai cara. Mereka, kata Sarmuji, bahkan menumpangi isu-isu yang sebenarnya bukan kesalahan Bahlil untuk menggiring opini publik.
“Serangan yang diarahkan kepada Menteri Bahlil bukanlah kritik objektif, melainkan manuver kepentingan yang merasa terganggu. Saya minta publik untuk tidak terkecoh oleh narasi mereka,” imbuhnya.
Fraksi Partai Golkar DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan-kebijakan populis yang berpihak pada rakyat dan mendukung Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam mewujudkan tata kelola pertambangan nasional yang lebih adil dan inklusif.
Halaman Selanjutnya
Hal itu telah lama menjadi keluhan banyak pihak, terutama pelaku UMKM yang hanya menjadi penonton di negeri sendiri.
