7 hours ago
3
Mekah, VIVA – Skema penginapan jemaah haji Indonesia tahun ini menunjukkan perbedaan mencolok antara Mekah dan Madinah. Jika di Madinah penempatan jemaah masih dilakukan secara utuh berdasarkan kloter, maka di Mekah, sistem berbasis syarikah membuat satu kloter bisa menempati hotel yang berbeda-beda sesuai perusahaan penyedia layanan.
Meski begitu, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) 2025 memastikan hak layanan tetap terjaga dan kualitas pelayanan tidak menurun.
Calon jemaah haji Indonesia membaur dengan jemaah lain di Masjid Nabawi, Madinah
Transformasi besar dalam sistem layanan haji memang tengah berlangsung. Tahun ini, Pemerintah Indonesia melalui PPIH menerapkan skema berbasis syarikah secara menyeluruh di Mekah. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan.
"Perubahan sistem ini bertujuan untuk memastikan setiap jemaah haji Indonesia mendapatkan layanan yang lebih terstruktur, profesional, dan optimal," tutur Ketua PPIH Muchlis Hanafi di Mekkah, Minggu (11/5/2025).
Muchlis menjelaskan bahwa kloter campuran — yang terjadi akibat keterlambatan visa, perubahan manifes, dan sinkronisasi data — membuat satu kloter terdiri dari jemaah yang berasal dari lebih dari satu syarikah. Namun ia memastikan tidak ada pengurangan dalam pelayanan.
“Penempatan hotel di Madinah tetap mengacu pada susunan kloter demi kenyamanan jemaah, meski ini menjadi tantangan bagi syarikah dalam pemberian layanan,” ujar Muchlis.
Namun, sistem berbeda diterapkan di Mekkah. "Sementara untuk penempatan hotel di Makkah berdasarkan syarikah. Ini juga berlaku dalam layanan puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armuzna)," sambungnya.
Meski terjadi perbedaan skema, hingga hari ke-10 operasional, layanan dasar seperti akomodasi, konsumsi, transportasi, bimbingan ibadah, dan distribusi kartu Nusuk tetap berjalan lancar. Kartu tersebut juga mulai diterima secara bertahap oleh para jemaah.
Perubahan ini selaras dengan kebijakan Arab Saudi sejak 2022, yang mentransformasi sistem layanan haji dari berbasis wilayah ke berbasis syarikah. Skema ini dianggap lebih efektif dalam pengendalian, koordinasi, dan respons lapangan.
“Dengan skema ini, kami memastikan layanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina lebih terorganisir, mulai dari transportasi hingga akomodasi,” jelas Muchlis.
Ia juga menekankan bahwa layanan berbasis syarikah tidak mengurangi hak-hak jemaah. Seluruh jemaah tetap mendapatkan akomodasi sesuai kontrak, konsumsi tiga kali sehari, transportasi antarlokasi, dan bimbingan ibadah, tanpa diskriminasi antar syarikah.
Mengenai kepulangan, Muchlis memastikan tetap menggunakan skema kloter sebagaimana saat keberangkatan. Hal ini penting untuk menjaga integrasi data serta kenyamanan sosial jemaah.
Halaman Selanjutnya
Namun, sistem berbeda diterapkan di Mekkah. "Sementara untuk penempatan hotel di Makkah berdasarkan syarikah. Ini juga berlaku dalam layanan puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armuzna)," sambungnya.
