Hal Ini jadi Sorotan Tokoh Masyarakat Sipil Usai Nobar Film Pesta Babi

• 

• Berita

• Nasional

Kamis, 21 Mei 2026 - 09:25 WIB

Jakarta, VIVA – Ketua Institut Harkat Negeri, Sudirman Said menyoroti gejala kronis rusaknya orientasi kekuasaan. Ia menilai Kebijakan publik hingga pengangkatan pejabat dinilai sengaja 'diakali' demi kepentingan tertentu, bukan untuk melayani rakyat.

Hal tersebut disampaikan Sudirman Said usai nobar film Pesta Babi bersama tokoh masyarakat di Jakarta pada Rabu 20 Mei 2026 malam. 

"Ada gejala akut, negara semula alat pembagi kemakmuran pencipta keadilan, direduksi jadi mesin elektoral," ujar Sudirman, dikutip Kamis, 21 Mei 2026.

Ia pun menyoroti arah kebijakan anggaran pemerintah yang dinilai tak inklusif. Sebab, kata dia, anggaran negara kini bukan untuk rakyat, melainkan hanya untuk pejabat.

"APBN dibagi, tapi tidak untuk seluruh rakyat. Pejabat ditunjuk, tidak untuk melayani rakyat," tegas Sudirman.

Sementara, Eks Direktur Eksekutif Perludem, Annisa Nur Agustyati, menjelaskan bagaimana ongkos politik yang mahal memaksa elite melakukan cara-cara ekstraktif demi membalas budi para penyokong dana.

"Kita bisa melihat secara elektoral, bagaimana elite politik mendapatkan pendanaan. Karena besarnya ongkos politik kita, cara-cara eksploitatif-ekstraktif dilakukan. Dana politik dari pengusaha yang tidak gratis itu dikembalikan servisnya oleh politisi kepada yang membiayai," ungkap Annisa.

Ia mengatakan bahwa dampak paling nyata dari persekutuan antara mesin elektoral dan modal tersebut adalah hancurnya daerah-daerah kaya sumber daya alam, salah satunya Papua. Alih-alih mendapatkan keadilan distribusi kemakmuran, rakyat Papua justru dihadapkan pada militerisme dan eksploitasi ugal-ugalan.

Tokoh hukum senior Todung Mulya Lubis menengarai, masifnya pendekatan keamanan di Papua sebagai bentuk kegagalan negara dalam memanusiakan warganya. 

"Militer hari ini ada di mana-mana. Dari Presiden ke presiden, benih kolonialisme kuat terasa di Papua. Kita kerap lupa, Papua adalah bagian dari Indonesia," kata Todung.

Mantan Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, menyatakan, eksploitasi di Papua berjalan berlapis-lapis di atas ketimpangan yang telah menganga. 

"SDA hilang entah ke mana, meninggalkan mereka dalam ketimpangan. Belum cukup juga, terus dieksploitasi. Saya kira kita harus bisa berkata ‘cukup’ atas penderitaan Papua," ucap Beka.

Kemudian, Mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengingatkan, kembalikan fungsi negara sebagai distributor keadilan dan harus dimulai dari meluruskan kembali relasi manusia dengan alam.