Harga Khusus BBM Kapal 30-200 GT, Anggota DPR: Manfaatnya Luas Bagi Perekonomian Nasional

• 

• Bisnis

Kamis, 16 Juli 2026 - 12:11 WIB

Jakarta, VIVA – Anggota Komisi XII DPR RI Dewi Yustisiana, menyambut baik rencana pemerintah memberikan harga khusus BBM sebesar Rp15.000 per liter bagi pengusaha perikanan yang mengoperasikan kapal berukuran 30 hingga 200 gross tonnage (GT). 
 
Menurut Dewi, rencana tersebut menunjukkan bahwa kebijakan energi dapat diarahkan untuk mendukung sektor produktif nasional. Dari perspektif kebijakan energi, harga BBM yang lebih kompetitif bagi kegiatan usaha produktif diharapkan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan aktivitas ekonomi dan memperkuat ketahanan pangan nasional. 
 
“Kami menyambut baik rencana ini. Kebijakan energi memang harus mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian. Jika harga energi dapat dibuat lebih kompetitif untuk sektor produktif dengan mekanisme yang tepat, maka manfaatnya akan memberikan efek yang lebih luas bagi perekonomian nasional,” kata Dewi di Jakarta, Kamis, 16 Juli 2026. 
 
Dewi menilai rencana tersebut sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat kedaulatan energi dan ketahanan pangan. Menurutnya, keterkaitan antara energi dan sektor produktif perlu menjadi bagian penting dalam penyusunan kebijakan nasional karena biaya energi memiliki pengaruh besar terhadap struktur biaya produksi.
 
Dewi juga mengapresiasi langkah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menyatakan akan segera menyiapkan regulasi sebagai tindak lanjut atas rencana tersebut. Ia berharap Kementerian ESDM dapat berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan kesiapan kebijakan secara menyeluruh sebelum diimplementasikan.
 
“Kita tentu mendukung tujuannya. Selanjutnya yang perlu dipastikan adalah bagaimana mekanismenya, dari mana pasokannya, bagaimana distribusinya, dan bagaimana pengawasannya. Jangan sampai tujuan kebijakannya sudah baik, tetapi dalam pelaksanaannya justru menghadapi persoalan tata kelola,” ujarnya.
 
“Komisi XII tentu akan melihat kebijakan ini dari aspek energi dan tata kelolanya. Jika mekanismenya disiapkan dengan baik, pasokannya terjamin, distribusinya tepat sasaran, dan pengawasannya kuat, rencana ini dapat menjadi contoh bagaimana kebijakan energi digunakan untuk mendorong produktivitas sektor strategis nasional,” tuturnya.