Hotman Paris ke Nadiem Makarim: Tidak Ada Gunanya Nangis, Fokus ke Masalah Hukumnya!

• 

• Berita

• Nasional

Kamis, 2 Juli 2026 - 12:20 WIB

Jakarta, VIVA – Kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang menyeret nama mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, masih disorot oleh pengacara kondang Hotman Paris. Sebagai mantan pengacara Nadiem, Hotman menyampaikan pandangannya secara terbuka tentang kasus tersebut.

Alih-alih menyoroti respons emosional atau dukungan publik yang diterima Nadiem, Hotman menilai hal terpenting saat ini adalah fokus pada substansi perkara di pengadilan. Menurutnya, penanganan kasus dugaan korupsi tidak akan ditentukan oleh simpati masyarakat, melainkan oleh pembuktian hukum.

Dalam pernyataannya, Hotman bahkan mengaku masih memiliki kedekatan emosional dengan keluarga Nadiem karena pernah bekerja bersama ayahnya, Nono Anwar Makarim, selama puluhan tahun.

“Saudara Nadiem Makarim, saya 20 tahun satu kantor sama bapak kamu jadi saya tetap masih ada rasa sayang dan setia sama bapakmu Doktor Nono Anwar Makarim,” ujar Hotman Paris yang dikutip dari Instagram pada Kamis, 2 Juli 2026. 

Hotman menegaskan bahwa langkah seperti menunjukkan kesedihan di depan publik maupun mengumpulkan dukungan dari berbagai kalangan tidak akan mengubah proses pembuktian di pengadilan.

Menurutnya, seluruh perhatian seharusnya diarahkan pada satu persoalan utama yang menjadi inti perkara.

“Sekali lagi saya ingatkan tidak ada gunanya nangis, tidak ada gunanya melibatkan massa, tidak ada gunanya melibatkan ribuan professor, fokus ke masalah hukumnya. Masalah hukumnya hanya satu, apakah harga Chromebook itu wajar atau tidak, hanya itu,” ujarnya lagi. 

Ia menjelaskan bahwa penentuan ada atau tidaknya unsur korupsi sangat bergantung pada kewajaran harga dalam proyek pengadaan tersebut.

“Karena kalau harga wajar maka tidak ada perkara korupsi, kalau harga wajar maka tidak ada kerugian negara, hanya itu fokus ke sana,” kata Hotman. 

Dalam penjelasannya, Hotman mengungkap bahwa posisi jaksa saat ini dinilai lebih kuat karena telah memiliki hasil audit terbaru dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Menurutnya, audit tersebut menjadi salah satu alat bukti penting dalam mendukung dugaan kerugian negara.

“Jaksa di atas angin karena dia telah berhasil mendapatkan audit baru dari BPKP yang menyatakan bahwa harga tidak wajar yaitu Rp1,5 triliun,” sebut Hotman.