3 weeks ago
12
Jakarta, VIVA – Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden mencabut kartu identitas liputan Istana milik jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia. Informasi ini disampaikan Diana melalui grup WhatsApp jurnalis Istana pada Sabtu, 27 September 2025.
Ia menuliskan bahwa pencabutan kartu dilakukan karena dirinya dianggap bertanya di luar konteks acara. Diana sekaligus berpamitan dan undur diri dari grup tersebut.
Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari, membenarkan peristiwa itu. Ia menyebut seorang staf BPMI datang langsung ke kantor CNN Indonesia TV di Jalan Kapten P. Tendean, Jakarta, pada Sabtu malam pukul 19.15 WIB, untuk mengambil ID Pers atas nama Diana.
“Benar telah terjadi pencabutan ID Pers Istana atas nama Diana Valencia,” kata Titin dalam keterangan tertulis yang dikutip CNN Indonesia, Minggu, 28 September 2025.
CNN Indonesia kemudian melayangkan surat resmi ke BPMI dan Kementerian Sekretariat Negara untuk meminta klarifikasi terkait alasan pencabutan. Titin menegaskan, pertanyaan yang diajukan Diana kepada Presiden Prabowo Subianto soal kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) bersifat kontekstual, relevan, dan sangat penting bagi publik.
Kritik Keras dari Tere Liye
Kasus pencabutan ID Pers ini menuai reaksi luas, salah satunya dari penulis Tere Liye. Melalui unggahannya, ia menilai langkah pemerintah membungkam jurnalis adalah kemunduran bagi demokrasi.
“Belum juga setahun rezim ini berkuasa, kelakuan sudah niru-niru Fir’aun. Wartawan itu berhak nanya apapun ke Presiden. Kenapa malah dibatasi? Cuma boleh muji-muji perjalanan Prabowo?” tulis Tere Liye melalui Instagram pribadinya, dikutip VIVA Senin, 29 September 2025.
Ia menyoroti bahwa dalam sebelas bulan terakhir, Presiden Prabowo menghabiskan lebih dari 60 hari berada di luar negeri. Menurutnya, wajar jika wartawan kemudian menanyakan persoalan serius seperti kasus keracunan MBG, karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat.
Tere Liye kemudian merinci sejumlah poin: Indonesia adalah negara demokrasi, bukan kerajaan, dan presiden dipilih oleh rakyat sehingga wajar bila rakyat maupun jurnalis berhak mengajukan pertanyaan kritis. Ia juga menegaskan bahwa lelah setelah perjalanan bukan alasan membatasi pertanyaan wartawan.
“Wartawan bertanya tentang kasus keracunan MBG. Wartawan itu bukan nanya hal remeh. Itu tuh super penting dan mendesak. Bahkan lebih penting dan mendesak dibanding pidato di PBB,” kata dia.
Menurut Tere Liye, kasus ini memperlihatkan kecenderungan berbahaya jika praktik pembungkaman dibiarkan. Ia mengingatkan publik pada masa Orde Baru, ketika pers dibredel, aktivis dibungkam, dan demokrasi terpasung.
“Sekali pembungkaman ini dibiasakan, selamat datang kembali Orde Baru. Media dibredel, kritik hilang, rakyat tetap menderita, sementara elit makin kaya,” tandasnya.
Halaman Selanjutnya
“Belum juga setahun rezim ini berkuasa, kelakuan sudah niru-niru Fir’aun. Wartawan itu berhak nanya apapun ke Presiden. Kenapa malah dibatasi? Cuma boleh muji-muji perjalanan Prabowo?” tulis Tere Liye melalui Instagram pribadinya, dikutip VIVA Senin, 29 September 2025.
