Jalin Sinergi, BPI Danantara Minta Pendampingan KPK di Setiap Proyek hilirisasi

• 

• Bisnis

Selasa, 30 Juni 2026 - 04:00 WIB

Jakarta, VIVA – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) meminta bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk mendampingi dalam setiap proyek terutama proyek hilirisasi.

“Kami tadi memohon bantuan kepada Bapak Deputi untuk mendampingi kami dalam berbagai macam proyek, khususnya proyek hilirisasi yang sekarang sedang kami lakukan,” ujar Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Senin, 29 Juni 2026.

Dony menjelaskan, permohonan Danantara tersebut disampaikan kepada KPK untuk mencegah terjadinya korupsi dalam setiap proyek yang dikerjakan Danantara.

“Kami tidak ingin proyek-proyek ini punya potensi untuk terjadinya korupsi di dalam pekerjaannya,” ujarnya.

Dia juga mengatakan permohonan tersebut disampaikan Danantara kepada KPK sesuai dengan harapan masyarakat Indonesia.

“Tentu saja kami ingin dalam pengerjaannya ini dilakukan secara baik dan transparan karena ini kan harapan masyarakat,” kata Dony.

Sementara itu, dia mengatakan pendampingan dari KPK tersebut diharapkan tidak hanya berfokus pada satu proyek saja, tetapi seluruhnya.

“Jadi, tidak satu per satu, tetapi semuanya akan kami lakukan mitigasi supaya tidak menjadi risiko ke depan. Bagaimanapun kami tidak ingin investasi yang besar itu nantinya tidak menghasilkan hasil yang maksimal,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin mengatakan, lembaga antirasuah akan menetapkan skala prioritas terhadap hal yang perlu diintervensi terlebih dahulu.

Setelah itu, dia mengatakan Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK akan menyampaikan hal tersebut kepada pimpinan lembaga antirasuah.

“Dengan demikian, kami dalam pelaksanaannya nanti memiliki landasan yang lebih kuat,” kata Aminudin.

Sebagai informasi, Danantara dan KPK juga sempat membahas whistleblowing system (WBS) hingga kepatuhan pelaporan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).