3 hours ago
3
Jakarta, VIVA – Kementerian Kehutanan (Kemenhut), disebut paling terbuka terhadap masukan dari akademisi dan kampus kehutanan di seluruh Indonesia.
Ketua Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Kehutanan se-Indonesia (FOReTIKA), sekaligus Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin, Mujetahid, menilai Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni membawa semangat kolaboratif yang kuat.
Terutama dalam menjalin sinergi dengan dunia akademik dan lembaga pendidikan tinggi kehutanan di seluruh Indonesia. Mujetahid, mengatakan bahwa di bawah kepemimpinan Raja Juli, Kementerian Kehutanan menunjukkan semangat kolaboratif yang kuat antara pemerintah dan perguruan tinggi.
“Sebagai akademisi, saya melihat Kementerian Kehutanan selalu mengajak dan terbuka untuk mendapatkan masukan dari perguruan tinggi kehutanan seluruh Indonesia, untuk bersinergi menuju pembangunan kehutanan berkelanjutan dan berkeadilan,” ujar Mujetahid kepada wartawan, Jumat, 24 Oktober 2025.
Menurutnya, keterbukaan itu bukan sekadar jargon, tapi benar-benar diwujudkan lewat berbagai kebijakan dan program konkret yang melibatkan kampus.
Salah satunya dengan memberi ruang bagi perguruan tinggi untuk mengusulkan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK), terutama bagi universitas yang belum memiliki izin pengelolaan kawasan tersebut.
"Kementerian Kehutanan memberi ruang kepada perguruan tinggi kehutanan untuk mengusulkan KHDTK bagi yang belum mendapatkan izin mengelola kawasan hutan dengan tujuan khusus pendidikan," katanya.
Selain itu, Raja Juli Antoni juga disebut aktif mengundang perguruan tinggi untuk memberikan masukan terhadap program dan kebijakan kementerian, termasuk dalam pembahasan kerja sama strategis antar lembaga.
“Menteri Kehutanan mengundang perguruan tinggi kehutanan untuk memberikan masukan terkait program Kemenhut, termasuk membahas program kerja sama," ujar dia.
Tak hanya di tataran kebijakan, kolaborasi dengan kampus juga terlihat dalam berbagai kegiatan, seperti peluncuran Result Based Contribution (RBC) tahap keempat dan layanan dana masyarakat untuk lingkungan (small grant) periode ketiga. Program itu membuka kesempatan bagi kampus kehutanan untuk mengakses pendanaan riset dan pengabdian masyarakat.
“Perguruan tinggi kehutanan diundang untuk memanfaatkan grant ini agar dapat memperkuat kontribusi akademik terhadap keberlanjutan lingkungan,” ujarnya.
Kata dia, Kemenhut juga melibatkan kalangan akademik dalam penyusunan rencana operasional IFNET 2030, perhitungan PNBP pelepasan kawasan hutan, hingga forum Rakornas dan monitoring–evaluasi kegiatan kementerian.
Halaman Selanjutnya
“Pelibatan ini menunjukkan bahwa pandangan akademisi menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan di sektor kehutanan," ujarnya.
