Kemenko PM dan UI Perkuat Sinergi Riset Hadapi Tantangan Middle Income Trap

• 

• Berita

• Nasional

Rabu, 20 Mei 2026 - 22:32 WIB

Depok, VIVA – Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) dan Universitas Indonesia (UI) menunjukkan wujud nyata sinergi antara pengambil kebijakan dan dunia akademik melalui Seminar Nasional “Tantangan Pemberdayaan Masyarakat Menghadapi Middle-Income Trap di Indonesia” yang digelar di Balai Sidang Kampus UI, Depok, Rabu, 20 Mei 2026.

Sekitar 300 peserta dari 44 kementerian/lembaga dan perguruan tinggi nasional hadir, menjadikan forum ini sebagai ruang diskusi strategis lintas sektor untuk merumuskan jawaban atas tantangan terbesar bangsa.

Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi UI, Hamdi Muluk menyampaikan tanggung jawab Universitas Indonesia sebagai institusi pendidikan, akademik, dan riset dalam mendukung perumusan kebijakan pemerintah untuk keluar dari Midle-Income Trap.

Senada dengan hal itu, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Abdul Haris menyampaikan konteks kebijakan dengan data yang jernih. 

"Meski ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen pada triwulan I 202 tertinggi dalam 13 tahun laporan Indonesia Economic Prospects World Bank Desember 2025 mencatat, upah riil pekerja Indonesia antara 2018–2024 turun rata-rata 1,1 persen per tahun," kata dia dalam keterangan tertulis, Rabu, 20 Mei 2026.

Ia menambahkan sebagian besar dorongan pertumbuhan masih bertumpu pada konsumsi musiman dan stimulus fiskal jangka pendek, bukan investasi produktif yang bersifat struktural.

“Salah satu hambatan terbesar pembangunan kita adalah gap antara riset dan kebijakan, terlalu banyak kebijakan yang dibuat tanpa fondasi penelitian yang memadai, dan terlalu banyak temuan akademik yang berakhir di laci arsip tanpa pernah mempengaruhi keputusan nyata di lapangan,” tegasnya.

Sementara, Prof. Elwin Tobing dan Prof. Kiki Verico, menyajikan perspektif yang saling melengkapi berbasis best practice dibeberapa negara maju. 

Seminar ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, serta amanat UU Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045. 

Forum ini diharapkan melahirkan rekomendasi kebijakan yang konkret mendorong koordinasi lintas kementerian/lembaga yang solid agar ekosistem pemberdayaan masyarakat di desa, daerah tertinggal, dan kawasan perbatasan menjadi penggerak nyata transformasi ekonomi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.