Ketua MPR Nilai Niat Prabowo Jadi Mediator Konflik AS-Israel-Iran Membanggakan

• 

• Berita

• Nasional

Senin, 2 Maret 2026 - 15:30 WIB

Jakarta, VIVA – Ketua MPR RI, Ahmad Muzani angkat bicara soal niat Presiden RI Prabowo Subianto menjadi mediator terkait konflik yang terjadi antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran. 

Dia menyebut, rencana tersebut merupakan langkah membanggakan yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia.

"Ya, kalau itu bisa dilakukan saya kira sesuatu yang membanggakan ada upaya dari Indonesia untuk meredakan ketegangan di kawasan Timur Tengah," kata Muzani kepada wartawan di Masjid Agung Sunda Kelapa, Jakarta Pusat, Senin, 2 Maret 2026.

Meski begitu, Muzani mewanti-wanti, bahwa realisasi rencana tersebut harus melihat kondisi dan situasi yang terjadi di Timur Tengah.

"Kalau itu bisa dilakukan, mudah-mudahan itu bisa dilakukan. Tapi harus lihat keadaan dan situasi, kita harus lihat keadaan dan perkembangan situasi yang terjadi di sana," tutur dia. 

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto menyatakan siap bertolak ke Iran untuk memfasilitasi dialog demi terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif.

Dalam siaran resmi Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Pemerintah Indonesia menyesalkan gagalnya perundingan antara AS dan Iran, yang telah berdampak pada eskalasi militer di kawasan Timur Tengah.

Indonesia menyerukan seluruh pihak untuk menahan diri dan mengedepankan dialog dan diplomasi. Pemerintah juga menekankan pentingnya menghormati kedaulatan dan integritas wilayah setiap negara serta menyelesaikan perbedaan melalui cara damai.

"Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, menyampaikan kesiapan untuk memfasilitasi dialog bagi terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif dan apabila disetujui kedua belah pihak, Presiden Indonesia bersedia untuk bertolak ke Teheran untuk melakukan mediasi," demikian pernyataan Kemlu.

Langkah ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk terus berperan aktif dalam menjaga stabilitas global, sejalan dengan politik luar negeri bebas aktif yang selama ini dipegang teguh.

Kementerian Luar Negeri menilai peningkatan ketegangan di Timur Tengah berpotensi mengganggu stabilitas kawasan serta perdamaian dan keamanan dunia.

Pemerintah juga mengimbau warga negara Indonesia yang berada di wilayah terdampak untuk tetap tenang dan waspada. WNI diminta mengikuti arahan otoritas setempat serta menjaga komunikasi dengan Perwakilan RI terdekat guna memastikan keselamatan dan keamanan.