Jakarta, VIVA – Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham merespons hasil survei Lembaga Survei Studi Indonesia Raya (LSSIR) yang menempatkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam kategori bermasalah.
Idrus menegaskan, penilaian terhadap kinerja menteri tidak boleh dilepaskan dari fakta objektif dan capaian nyata di lapangan.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
“Survei itu sah-sah saja, tapi tidak boleh bertentangan dengan akal sehat dan fakta. Kita harus objektif dalam melihat kinerja pemerintah,” ujar Idrus, Senin, 13 April 2026.
Survei tersebut menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto masih tinggi di angka 70,5 persen. Namun, di saat yang sama, muncul catatan kritis terhadap sejumlah menteri, termasuk Bahlil, yang disorot terkait konsistensi kebijakan, transparansi, hingga isu integritas.
Menanggapi hal itu, Idrus justru menilai Bahlil merupakan salah satu menteri yang berada di garis terdepan dalam menjalankan visi besar Presiden, khususnya dalam membangun ketahanan dan kemandirian energi nasional.
Ia menekankan, sesuai kebijakan pembangunan Presiden Prabowo, masyarakat harus ditempatkan sebagai subjek, bukan sekadar objek.
Dalam konteks ini, Bahlil dinilai menjalankan strategi tersebut melalui pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya energi, termasuk sektor pertambangan.
“Bahlil berada di garis depan, memastikan masyarakat ikut menjadi subyek-pelaku dalam pengelolaan sumber daya alam, bukan hanya penonton, tidak jadi obyek," tegas Idrus.
Langkah konkret yang ada dan nyata antara lain legalisasi dan penataan sumur minyak rakyat, pemberantasan praktik mafia tambang, serta pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) yang tidak produktif atau melanggar aturan.
Berdasarkan data terbaru Kementerian ESDM hingga awal 2026, pemerintah mencatat tren peningkatan lifting minyak nasional secara bertahap, sekaligus menjaga lifting gas tetap stabil untuk kebutuhan domestik.
Di sektor hilirisasi, investasi terus meningkat signifikan, khususnya pada komoditas strategis seperti nikel, tembaga, dan batu bara.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Nilai proyek hilirisasi tercatat mencapai ratusan triliun rupiah, termasuk pengembangan kawasan industri berbasis smelter yang mendorong nilai tambah dalam negeri.
Sementara itu, program transisi energi juga terus dipercepat. Implementasi biodiesel B50 menjadi salah satu terobosan untuk menekan impor energi. Pemerintah juga memperluas bauran energi baru terbarukan (EBT) dengan target kapasitas mencapai puluhan gigawatt dalam beberapa tahun ke depan.
Halaman Selanjutnya
Di sisi lain, program pro-rakyat seperti Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) dan listrik desa (Lisdes) terus diperluas. Hingga 2026, jutaan rumah tangga berpenghasilan rendah dan wilayah terpencil telah memperoleh akses listrik.

1 week ago
10



























