Komisi XI Cecar Sri Mulyani Soal Anggaran Pendidikan Tak Sampai 20 Persen

Jakarta, VIVA – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mendapat cecaran pertanyaan dan kritik dari Wakil Ketua Komisi XI DPR, Dolfie Othniel Frederic, perihal tidak tercapainya anggaran pendidikan sebesar 20 persen sebagaimana yang diamanatkan konstitusi.

Dalam rapat kerja antara Komisi XI DPR bersama Menteri Keuangan tersebut, Dolfie membeberkan bahwa hal itu bahkan sudah terjadi dua kali, yakni pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Karenanya, Dia pun menanyakan hal itu kepada Sri Mulyani, perihal realisasi anggaran pendidikan di tahun 2024 lalu.

"Saya ingin tanya Bu Menteri, semoga bisa interaktif sedikit Pak Ketua. Tahun 2024 realisasi anggaran pendidikan 20 itu berapa Bu?" tanya Dolfie kepada Sri Mulyani dalam raker Komisi XI DPR, Selasa, 22 Juli 2025.

"(Realisasinya) 16,99 (persen) Pak," jawab Sri Mulyani.

Kemudian, Politisi PDIP itu pun mengungkapkan soal gugatan yang pernah dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi (MK), dimana pada tahun 2007 dan 2008 anggaran pendidikan hanya sebesar 18 persen dan 15,6 persen, padahal semestinya mencapai 20 persen. Sayangnya, kondisi tersebut dikeluhkan Dolfie masih terjadi hingga saat ini.

"Tahun 2022 itu 15 (persen), 2023 sebesar 16 (persen), 2024 itu 17 (persen), dan di tahun 2025 kalau by design, karena ada cadangan dana pendidikan yang ditaruh di pembiayaan, bisa dipastikan itu juga 17 persen, tidak bergerak," ujarnya.

Dolfie pun berharap, anggaran pendidikan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini bisa berubah menjadi lebih baik, yakni bisa sampai memenuhi ketentuan 20 persen sesuai amanat konstitusi. Dia khawatir, postur anggaran pendidikan yang tak tercapai pada masa pemerintahan SBY hingga Jokowi itu, akan menimbulkan anggapan lain karena Menteri Keuangan di masa itu adalah Sri Mulyani juga.

"Nah, mumpung ini pemerintahan baru, harusnya berubah. Jangan sampai kesimpulannya karena menteri keuangannya Ibu Sri Mulyani dari tahun 2007 sampai sekarang, postur ini jadi enggak berubah, kesimpulannya jadi bisa begitu Bu," ujarnya.

Kemudian, Sri Mulyani pun mencoba langsung menjawab pertanyaan tersebut. "Boleh menjawab langsung enggak? Supaya nanti jangan menimbulkan persepsi," kata Sri Mulyani.

Namun, Dolfie pun meminta Menkeu menunggu sampai Dia bisa menuntaskan pernyataannya terlebih dahulu. Lalu Dia pun kembali mengatakan bahwa seharusnya anggaran pendidikan itu bisa memberikan rasa adil bagi seluruh masyarakat.

"Saya belum selesai, Bu, saya membacakan dulu putusan MK ya tahun 2007 itu. Undang-Undang Dasar menurut MK, kalau kita masih menganggap putusan MK final dan mengikat, Undang-Undang Dasar adalah hukum tertinggi yang tidak boleh ditunda-tunda pelaksanaannya. Keadilan yang tertunda adalah keadilan yang diabaikan, nah kalau melihat ini Bu, ini kan keadilan yang diabaikan ini namanya," kata Dolfie.

"Boleh dijawab ya, Pak?" ujar Sri Mulyani kembali meminta persetujuan pimpinan rapat.

Namun, Dolfie pun kembali mengatakan bahwa dirinya belum selesai berbicara, dan melanjutkan dengan harapan bahwa di periode pemerintahan Prabowo Subianto kali ini, anggaran 20 persen untuk sektor pendidikan bisa benar-benar dimaksimalkan.

"Kan saya belum selesai Bu. Nah, karena kewenangan menyusun anggaran 20 persen pendidikan ada di Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas, harapan kita ke depan ini enggak seperti ini lagi Ibu Menteri, itu yang ingin kami tegaskan kembali," kata Dolfie.

"Karena itu, ke depannya harapan kita 20 persen ini bisa memasukkan semuanya di belanja, tidak ada lagi cadangan yang sengaja untuk direalisasikan sehingga realisasi 20 persen untuk anggaran pendidikan tidak pernah tercapai," ujarnya.