KPK Geledah 12 Lokasi Terkait Kasus Walkot Maidi, Dokumen hingga Bukti Elektronik Disita

• 

• Berita

• Nasional

Jumat, 10 April 2026 - 15:42 WIB

Jakarta, VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di 12 lokasi terkait kasus yang menjerat Wali Kota Madiun nonaktif, Maidi. Penggeledahan berlangsung mulai 6-9 April 2026.

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan pihaknya mengamankan sejumlah dokumen hingga barang bukti elektronik dari penggeledahan tersebut.

“Dalam penggeledahan yang dilakukan secara bertahap tersebut, tim mengamankan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dan dapat menerangkan perkara dalam tahap penyidikan ini,” kata Budi kepada wartawan, Jumat, 10 April 2026.

Budi mengatakan selanjutnya KPK akan menganalisis setiap barang bukti yang telah disita dari belasan lokasi tersebut.

Sementara itu, dia menjelaskan lokasi yang digeledah oleh KPK yang terkait kasus Maidi adalah rumah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Noor Aflah pada 6 April 2026.

Kemudian rumah dua pihak swasta pada 7 April 2026, rumah Direktur Utama Perumda Air Minum (PDAM) Tirta Taman Sari Kota Madiun Suyoto dan empat pihak swasta pada 8 April 2026, serta empat lokasi lain pada 9 April 2026.

“Pada Kamis (9/4), KPK melakukan geledah di empat lokasi, yaitu satu lokasi di rumah PNS pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun, dan tiga lokasi lainnya merupakan rumah dari pihak swasta,” katanya menjelaskan. 

Sebelumnya, pada 19 Januari 2026, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wali Kota Madiun Maidi.

Pada tanggal yang sama, KPK mengungkapkan OTT terhadap Maidi terkait imbalan proyek serta dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) di Kota Madiun.

Pada 20 Januari 2026, KPK mengumumkan tiga orang ditetapkan sebagai tersangka seusai OTT tersebut, yakni Wali Kota Madiun Maidi (MD), Rochim Ruhdiyanto (RR) selaku orang kepercayaan Maidi, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun Thariq Megah (TM).

KPK juga mengumumkan ada dua klaster pada kasus dugaan pemerasan dengan modus imbalan proyek dan dana CSR, serta penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

Pertama, dugaan pemerasan dengan tersangka Maidi dan Rochim Ruhdiyanto. Kedua, dugaan gratifikasi dengan tersangka Maidi dan Thariq Megah. (Ant)