KPK Larang Kendaraan Dinas Dipakai Mudik Lebaran, Lapor Jika Ditemukan di Jalan!

• 

• Berita

• Nasional

Sabtu, 14 Maret 2026 - 01:02 WIB

VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melarang penggunaan fasilitas dinas milik negara atau daerah untuk mudik lebaran, maupun perjalanan keluarga di luar aktivitas kedinasan. Larangan tersebut tercantum dalam Surat Edaran KPK Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya.
 
Dalam edaran disebutkan pelarangan penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi, seperti kendaraan barang milik negara atau daerah maupun kendaraan yang disewa untuk kebutuhan operasional kementerian/lembaga atau pemerintah daerah.

"Kendaraan dinas tersebut tidak diperkenankan digunakan untuk pribadi, seperti mudik, perjalanan keluarga maupun aktivitas lain di luar pelaksanaan tugas kedinasan," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Jumat, 13 Maret 2026. 

Menurut Budi, larangan tersebut menjadi sangat penting mengingat kendaraan dinas merupakan fasilitas negara yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan mobil dinas harus sesuai dengan peruntukan dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

"Penggunaan kendaraan dinas di luar kepentingan kedinasan tidak hanya mencerminkan penyalahgunaan fasilitas negara, tetapi juga berpotensi menimbulkan benturan kepentingan serta merusak prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara," katanya.

KPK mendorong pimpinan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara/daerah maupun lembaga negara lainnya untuk mengambil langkah-langkah proaktif dalam pengendalian internal, termasuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan fasilitas dinas selama periode libur Hari Raya.

"KPK mengingatkan bahwa penguatan pengawasan internal dan kepatuhan terhadap aturan penggunaan fasilitas negara merupakan bagian penting dari upaya menjaga kepercayaan publik serta memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berintegritas," tegasnya ujarnya.

Lebih lanjut, Budi menyampaikan bahwa KPK memfasilitasi pengaduan gratifikasi dan pencegahan korupsi yang dapat diakses melalui laman https://jaga.id, dan layanan konsultasi melalui nomor aplikasi perpesanan instan WhatsApp +62811145575, atau menghubungi layanan informasi publik KPK pada nomor telepon 198.

"Pelaporan penerimaan atau penolakan gratifikasi juga dapat disampaikan kepada KPK melalui aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL) pada tautan https://gol.kpk.go.id atau surat elektronik [email protected]," katanya.