Prabowo Minta Pejabat Tak Gelar Open House Lebaran Terlalu Mewah, Ini Alasannya

• 

• Berita

• Nasional

Sabtu, 14 Maret 2026 - 03:30 WIB

Jakarta, VIVA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengingatkan seluruh pejabat tidak menggelar open house lebaran Idul Fitri 1447 H terlalu mewah. Kepala Negara meminta agar pejabat gelar open house lebaran secara sederhana.

"Kita juga harus memberi contoh open house atau apa, jangan terlalu mewah-mewah," kata Prabowo di Sidang Kabinet Paripurna, Istana Negara, Jakarta, Jumat, 13 Maret 2026.

Mantan Menteri Pertahanan itu mengingatkan masih ada masyarakat yang membutuhkan bantuan akibat bencana alam. Oleh sebab itu, seluruh pejabat diharapkan bisa menumbuhkan sikap empati.

"Saudara kita di daerah bencana dan suasana ini kita kasih contoh ke rakyat," kata dia.

Kendati demikian, kata Prabowo, jangan sampai tidak ada acara yang diselenggarakan. Sebab, dari kegiatan yang diselenggarakan itu, roda ekonomi bisa berputar.

"Tapi, kita juga jangan total, istilahnya tutup semua acara, kalau tidak ekonomi kita juga gak jalan," imbuhnya.

Di sisi lain, Prabowo meminta agar TNI-Polri ikut serta dalam mengamankan mudik Lebaran 2026 berkoordinasi dengan kementerian terkait.

"Saya juga minta Panglima TNI dan Kapolri mengerahkan sarana yang dimiliki oleh TNI dan Polri untuk membantu kelancaran mudik ini. Kemungkinan Angkatan Laut dan Angkatan Darat punya kapal-kapal, mungkin ini bisa diperbantukan, dikoordinasikan dengan Menteri Perhubungan," kata Prabowo.

"Juga saya kira Kepolisian Negara Republik Indonesia juga punya aset-aset dan sarana-sarana yang bisa untuk membantu," sambungnya.

Selain itu, ia juga meminta Kementerian Perhubungan untuk kelancaran diskon harga tiket pesawat, kereta api, kapal laut hingga jalan tol. Ia juga meminta agar pelayanan mudik masyarakat harus maksimal.

"Saya minta Menteri Perhubungan untuk memastikan bahwa kebijakan diskon harga bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, baik diskon tiket di pesawat, kereta api, kapal laut, dan jalan tol, dan memastikan pelayanan yang baik di setiap tempat," katanya.

Selain itu, ia juga meminta Kementerian Sosial untuk menyalurkan bantuan pangan kepasa 35 juta keluarga penerima manfaat tepat waktu.