LAN Ungkap Kunci Keberhasilan Implementasi Kebijakan Prioritas Presiden

• 

• Berita

• Nasional

Rabu, 1 Juli 2026 - 17:01 WIB

Jakarta, VIVA – Pemerintah dituntut tidak hanya mampu merumuskan kebijakan yang tepat, tetapi juga memastikan implementasi dapat berjalan efektif dan berdampak. Namun demikian, pada kenyataannya pemerintah masih dihadapkan pada proses perumusan kebijakan dan implementasinya, hasil pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) menunjukkan bahwa hanya sekitar 6,41 persen instansi pemerintah yang berhasil mencapai kualifikasi Unggul. 

Karenanya, Kepala Lembaga administrasi Negara (LAN), Muhammad Taufiq menegaskan, penguatan ekosistem policy advisory nasional merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik secara berkelanjutan dalam mendukung implementasi kebijakan prioritas Presiden Prabowo Subianto. Hal ini ditekankan pada Forum Strategis Nasional membangun Ekosistem Policy Advisory Nasional di Jakarta.

"Program yang baik, anggaran yang besar, dan sumber daya yang memadai tidak akan menghasilkan manfaat yang optimal apabila kebijakan yang menjadi dasar pelaksanaannya tidak dirumuskan, diimplementasikan, dievaluasi, dan dikomunikasikan secara baik. Oleh karena itu, pemerintah membutuhkan proses pengambilan keputusan yang semakin berbasis data, berbasis bukti, dan didukung oleh rekomendasi kebijakan yang berkualitas," ujar Taufiq dikutip dari keterangannya, Rabu, 1 Juli 2026.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, kualitas program, maupun ketersediaan sumber daya. Faktor yang paling mendasar adalah kualitas kebijakan yang menjadi pijakan pelaksanaannya.

Dia pun  menilai bahwa tantangan peningkatan kualitas kebijakan tidak mungkin diselesaikan oleh satu institusi secara sektoral atau sendiri-sendiri. Dibutuhkan sebuah ekosistem Policy Advisory System yang mempertemukan birokrasi, akademisi, dunia usaha, organisasi profesi, lembaga riset, serta masyarakat untuk bersama-sama menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih berkualitas.

Senada dengan hal itu, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman menyampaikan bahwa  policy advisory harus ditempatkan sebagai bagian penting dalam sistem pengambilan keputusan pemerintah. Peran tersebut tidak sekadar memberikan masukan atau menyusun naskah kebijakan, tetapi juga menghadirkan analisis yang objektif, berbasis bukti, serta menawarkan berbagai alternatif solusi bagi para pengambil keputusan. 

Dudung menjelaskan bahwa pembangunan ekosistem policy advisory membutuhkan sinergi seluruh unsur, mulai dari staf ahli, staf khusus, tenaga ahli, analis kebijakan, hingga perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan think tank. Kolaborasi seluruh komponen tersebut diyakini akan menghasilkan keputusan pemerintah yang semakin berkualitas, implementatif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.