LAN Ungkap Kunci Penguatan Tata Kelola dan Digitalisasi Kopedes Merah Putih

Jakarta, VIVA – Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah dicanangkan Pemerintah guna mempercepat transformasi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar lebih adaptif, modern, dan berdaya saing global. Sehingga pada akhirnya meningkatkan kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Program tersebut tertuang dalam melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Muhammad Taufiq menegaskan bahwa keberhasilan KDMP hanya dapat dicapai melalui kolaborasi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, sektor swasta, dan masyarakat.

LAN meyakini bahwa kolaborasi menjadi kunci dari terciptanya koperasi yang berkelanjutan, sebagaimana diamanatkan pula dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Maka dari itu, dalam Program Eksekutif Nasional (PEN) 2025 yang bertema ‘Penguatan Koperasi Merah Putih dalam Rangka Pemerataan Ekonomi Nasional menuju Indonesia Emas 2045’, LAN menggandeng perwakilan dari 16 kementerian/lembaga (KL)yang tergabung pada Satuan Tugas Koperasi Merah Putih, untuk mewujudkan hal tersebut.

“Ini kata kunci penting bahwa cara kerja yang sifatnya kolaboratif, bukan orientasi sektor karena dengan Inpres 9/2025, dengan melibatkan banyak instansi ini tercipta sebuah tim yang kuat: kementerian/lembaga dan juga dengan stakeholder (pemangku kepentingan) non-pemerintah yang ada di setiap daerah,” ujar Taufiq dikutip dari keterangannya, Selasa, 23 September 2025.

Taufiq juga menyampaikan, LAN akan mengambil peran penting dalam penguatan pada proses tata Kelola program Koperasi desa dan Kelurahan Merah Putih ini. LAN akan berkonsentrasi pada proses tata kelola sumber daya aparatur pengelola agar mampu mendukung serta memfasilitasi peran sebagai entitas bisnis modern yang dapat memperkuat ekonomi lokal.

“LAN akan membangun sebuah dashboard untuk memantau bagaimana cara kerja kolaboratif setiap kementerian/lembaga daerah (KLD) bersama stakeholders swasta. Selain itu, akan ada inisiasi digitalisasi untuk memperkuat tata kelola kolaborasi KMP dan membuka akses ekonomi digital yang lebih luas,” jelasnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Talenta, Kementerian Koperasi dan UMKM, Destry Anna Sari menyampaikan apresiasinya kepada LAN yang telah menginisiasi kegiatan PEN bertemakan penguatan Koperasi Merah Putih, sebagai upaya mengakselerasi peran masing-masing instansi pemerintah untuk bekerja kolaboratif dan simultan dalam memperkuat Kopdes Merah Putih.

Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Kementerian Koperasi Destry Anna Sari mengapresiasi upaya yang dilakukan LAN. Ia mengamini bahwa kolaborasi merupakan kunci dari koperasi yang berkelanjutan. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto dalam instruksinya menginginkan Koperasi Desa/Merah Putih dikerjakan secara bersama-sama, mulai dari kementerian/lembaga hingga kepala daerah.

“Jadi tidak saja sekarang indikator kinerja masing-masing. Indikator kinerja masing-masing tercapai, iya; tetapi tadi, impact-nya itu akan lebih besar, pemerataan ekonomi itu lebih cepat untuk tercapai kalau kementerian/lembaga ini bekerjanya simultan,” tuturnya.

Selain itu juga, dalam waktu dekat LAN akan berkolaborasi dengan Kementerian Koperasi untuk melakukan piloting kolaborasi penguatan KDMP yang direncanakan pada Oktober tahun ini. Dengan, menekankan cara kerja yang kolaboratif membangun sebuah ekosistem yang dimulai dari daerah di Jawa Timur untuk dijadikan model.

Sebagai informasi, Program Kopdes Merah Putih menargetkan pembentukan 80 ribu koperasi desa/kelurahan hingga tahun 2030 yang mampu menjadi aggregator, akselerator, dan konsolidator UMKM berbasis nilai kekeluargaan dan gotong royong. Pemerintah optimis langkah ini akan memperkuat ketahanan ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045. 

Guna menciptakan tata kelola yang kuat dan bersinergi, dalam PEN kali ini banyak didapatkan masukan dari sektor pelaku usaha yang diwakili Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Potensi Kolaborasi dan Pendanaan Kadin Sharmila Yahya.

Dia menggarisbawahi KDMP bisa menjadi tulang punggung perekonomian jika diberikan porsi sebagai “penyalur” bahan baku retail kepada usaha kecil menengah di masyarakat. Sumber daya anggaran yang diberikan kepada KDMP sebaiknya digunakan untuk membekali KDMP dengan modal produksi bukan membiayai operasional. 

“Sangat penting untuk membekali SDM Koperasi dengan pengetahuan yang memadai, melalui pelatihan yang diberikan secara sinergi dengan materi yang komprehensif terkait semua aspek, bukan materi yang berjalan sendiri-sendiri” ujarnya. Selain itu Sharmila juga menggarisbawahi pentingnya melakukan diversifikasi usaha sesuai dengan potensi masing-masing Desa/Kelurahan.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama PT Rajawali Nusindo-ID Food Wahyu Sakti Priyonggo juga menyampaikan kolaborasi apik antara pemerintah, pelaku usaha dan BUMN produsen barang retail menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan melalui KDMP. Menurutnya keberhasilan KDMP bukan hanya tanggung jawap pemerintah, namun seluruh elemen termasuk sektor usaha.