LESBUMI PBNU Tolak Keras Aturan Turunan PP Kesehatan, Singgung Nasib Petani Tembakau

• 

• Berita

• Nasional

Rabu, 1 Juli 2026 - 19:07 WIB

Jakarta, VIVA – Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia Pengurus Besar Nahdatul Ulama (LESBUMI PBNU) menolak keras rancangan aturan turunan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan yang mengatur pengendalian produk tembakau.

Rancangan regulasi tersebut dinilai menyakiti masyarakat pertembakauan yang juga bagian dari warga Nahdliyin. 

Selain itu, regulasi tersebut juga akan berdampak pada keberlangsungan ekonomi dan disrupsi sosiobudaya masyarakat pertembakauan. 

Hal ini ditegaskan Ketua LESBUMI PBNU, K.H Jadul Maula dalam Diskusi dan Pembacaan Petisi Penolakan Regulasi yang Mengancam Kedaulatan Ekosistem Pertembakauan, Selasa, 30 Juni 2026.

Penolakan ini berdasarkan keresahan, aspirasi dan keluhan masyarakat Nahdliyin yang banyak diantaranya merupakan petani tembakau, petani cengkih, pengusaha warung madura, pekerja serta buruh sektor pertembakauan. 

"Aturan ini sangat menekan penghidupan petani dan buruh. Rancangan aturan ini juga tidak berlandaskan filosofi serta tidak berakar dari budaya nusantara," ujar K.H. Jadul Maula. 

Atas keluhan dan tekanan yang dihadapi masyarakat Nahdliyin ini, LESBUMI PBNU mengambil sikap untuk berpihak dan turut memperjuangkan sumber mata pencaharian jutaan orang ini. 

"Kami menolak regulasi yang menekan, yang tidak adil dan tidak berempati. Apalagi di tengah situasi ekonomi yang lagi down, harusnya rancangan aturan ini dibatalkan karena akan berdampak panjang ada kondisi sosial ekonomi yang besar," tegas Kiai Jadul Maula. 

Senada, Ketua Bidang Komunikasi PBNU, Savic Ali alias Gus Savic berharap keluhan dan aspirasi rakyat Nahdliyin dapat dibawa dan dibahas dalam agenda Muktamar PBNU pada 1-4 Agustus mendatang.  

"Kami prihatin karena banyak petani yang menggantungkan hidupnya pada tembakau. Juga tak bisa dipungkiri bahwa tembakau adalah salah satu penyumbang penerimaan terbesar ke negara. Tembakau jangan dikambinghitamkan. Pemerintah perlu mendengarkan semua pihak dan jangan gegabah karena berkaitan dengan jutaan orang. Ada baiknya aspirasi ini dibawa ke muktamar," jelas Gus Savic.

Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor (LBH PP GP Ansor), Abdul Hakim, pun menambahkan bahwa rancangan regulasi yang diinisiasi oleh Kementerian Kesehatan ini melampaui kewenangan dan nyata tidak berpihak kepada rakyat.