2 weeks ago
3
Jakarta, VIVA – Pemerintah menyatakan sedang merancang sistem digitalisasi bantuan sosial (bansos) dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI).
Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan software dari sistem ini dirancang oleh masyarakat Indonesia.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
“Jadi tidak ada kita membeli atau mengimpor software sehingga membuat cost (biaya) yang tinggi,” ungkap Luhut usai rapat koordinasi di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Selasa, 30 Juni 2026.
Dia menjelaskan sistem ini menggabungkan 27.000 aplikasi di seluruh kementerian/lembaga, sehingga tidak memakan biaya yang besar dalam pembuatannya.
Menurut Luhut, sistem digitalisasi bansos ini dapat menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp1.500 triliun lebih.
“Kami sudah lapor ke Presiden, kita bisa menghemat lebih dari Rp1.500 triliun. Angka yang sangat besar,” ungkapnya.
“Saya kira hitungan-hitungan angkanya sudah ada, sudah kami laporkan ke Presiden, dan ini betul-betul angka yang realistis,” tambah Luhut.
Luhut mengatakan penghematan APBN ini akan berdampak terhadap kenaikan tax ratio hingga di angka 13 persen.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
“Jadi itu menurut World Bank, bukan menurut kami. Tax ratio kita yang sekarang ini ada 9 persenan, itu saya kira akan bisa secara gradual naik ke 11, 12, 13 persen seperti negara-negara ASEAN atau mungkin lebih baik dari sana,” kata dia.
tvOnenews.com/Syifa Aulia
Permudah Masyarakat, Pemerintah Bakal Luncurkan Bansos Digital pada Oktober 2026
Pemerintah dapat meluncurkan sistem secara nasional pada Oktober tahun ini. Luhut meminta sekitar 60-70 persen masyarakat pada 43 kabupaten/kota itu sudah terdaftar.
VIVA.co.id
30 Juni 2026
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/thumbnails/8260133/original/034892500_1781575945-wabah-ebola-mengganas-di-kongo-181-orang-tewas-dalam-sebulan-1b292d.jpg)