Marak Kena OTT, Mendagri Tito Minta Kepala Daerah Introspeksi Diri

• 

• Berita

• Nasional

Senin, 20 Juli 2026 - 21:08 WIB

Jakarta, VIVA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku prihatin masih ada kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Padahal, kata Tito, pemerintah telah memberikan pembekalan terhadap kepala daerah melalui retreat. Para kepala daerah juga telah dibuatkan sistem keuangan agar lebih transparan.

"Ya saya prihatin karena kepala daerah sudah kita berikan retret, kemudian pembekalan awal, kemudian juga sudah dibuatkan sistem keuangan lebih transparan, kemudian juga pembinaan-pembinaan telah dilakukan," ucap Tito kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 20 Juli 2026.

"Pernah dikumpulkan juga oleh Bapak Presiden di Sentul, masih terjadi juga," sambungnya.

Tito pun mengatakan persoalan korupsi ini kembali lagi ke integritas masing-masing kepala daerah. 

Dia hanya berharap, para kepala daerah lainnya mawas diri dan introspeksi agar tidak melakukan tindak pidana korupsi.

"Jadi saya berharap dengan adanya OTT kepala daerah termasuk Lombok ini, kepala daerah lainnya agar semua mawas diri, melakukan introspeksi, jangan sampai melakukan pelanggaran apalagi tindak pidana korupsi," pungkas Tito.

Sebelumnya diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini.

Informasi mengenai penangkapan tersebut dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, saat dikonfirmasi pada Senin, 20 Juli 2026.

"Benar," kata Fitroh.

Operasi tangkap tangan yang menyeret Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini terkait dengan penerimaan proyek.

"Perkara ini diduga berkenaan dengan penerimaan yang dilakukan oleh bupati terkait dengan proyek-proyek yang ada di lingkungan Kabupaten Lombok Barat," kata Juri Bicara KPK, Budi Prasetyo, Senin 20 Juli 2026

Budi mengungkapkan, selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga turut menyita barang bukti berupa uang senilai ratusan juga Rupiah dan beberapa dokumen.

"Sampai dengan saat ini uang yang diamankan senilai ratusan juta rupiah dan juga beberapa dokumen terkait lainnya tentu ini juga masih akan terus didalami dalam pemeriksaan awal ini," ungkapnya.

Budi menyebut, operasi senyap yang dilakukan KPK ini mengamankan 19 orang, mereka terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan juga pihak swasta.