Jakarta, VIVA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian geram karena dana transfer ke daerah sering dikorupsi. Tito menilai efisiensi anggaran yang dicanangkan pemerintah pusat seharusnya bisa mencegah praktik haram tersebut.
"Untuk check and balance oke, tapi kemudian kadang-kadang terjadi juga praktik-praktik yang maaf dalam tanda kutip, kolusi," kata Tito kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 15 September 2025.
Tito mengungkap praktik bancakan itu biasanya dilakukan tak hanya kepala daerah. Tetapi, lanjut dia, juga DPRD, staf, kolega politik, dan para pihak lain.
Pemeriksaan Tersangka Korupsi Pembangunan Jalan di Sumut. (ANTARA)
Photo :
- ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/tom
"Contohnya banyak sekali kasus saya kira, beberapa daerah yang DPRD-nya bedol desa, seperti di Sumatera Utara beberapa hari lalu, Jambi, kemudian di Papua Barat, di Jawa Timur masih berlangsung, dan beberapa lagi daerah lain," kata Tito.
Tak hanya dana transfer ke daerah, praktik korupsi juga sering ditemukan dalam dana alokasi khusus.
"Nah yang terakhir, bahkan itu dana APBD, dana DAK yang dari pusat pun, yang dana alokasi khusus, yang dikitipkan kepala daerah untuk dieksekusi kemarin Agustus, dari Kementerian Kesehatan, DAK untuk bangun rumah sakit pun, itu juga dikorupsi, di Kolaka Timur," kata Tito.
Ilustrasi Dampak Korupsi
Photo :
- freepik.com/freepik
Karena temuan tersebut, Tito menegaskan bahwa masyarakat mulai tidak percaya terhadap pengelolaan keuangan daerah, karena integritasnya menjadi sorotan.
"Nah ini membuat, ada, mohon maaf dengan segala hormat, ada ketidakpercayaan penuh kepada daerah. Karena tadi integritas dan karena situasi, situasi politik tarik menarik, Kepala Daerah kan ketekan-tekan juga," pungkasnya.
Halaman Selanjutnya
Source : freepik.com/freepik