VIVA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai banyaknya kepala daerah yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) terkait tindak pidana korupsi karena salah satunya disebabkan permasalahan rekrutmen yang selama ini diterapkan.
Dia menjelaskan selama ini kepala daerah dipilih dengan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung oleh rakyat. Artinya, kata dia, terdapat permasalahan yang sistematis terkait pilkada langsung.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
"Mungkin ada hubungannya dengan kaitan dengan mekanisme rekrutmen pilkada langsung yang ternyata tidak menjamin ada pemimpin yang menghasilkan pemimpin yang bagus? Ada pemimpin yang bagus, ada juga yang begini (terkena OTT)," kata Tito usai menghadiri rapat bersama DPR di kompleks parlemen, Jakarta, Senin, 13 April 2026
Dia pun tak menampik mekanisme pilkada secara langsung memiliki dampak yang positif, tetapi ada juga dampak negatifnya. Dengan fakta bahwa biaya politik yang mahal, maka tidak menjamin kepala daerah yang terpilih adalah orang-orang yang baik.
Menurut dia, fenomena banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi itu mengalami permasalahan soal kesejahteraan, moral hingga integritas.
Meskipun kasus yang terbaru adalah Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo yang terkena kasus korupsi pemerasan terhadap pejabat, menurut dia, permasalahannya bukan hanya soal kasus per kasus. Sebab, kata dia, fenomena kepala daerah korupsi itu terjadi beberapa kali terjadi dalam waktu singkat.
"Ada problema dasar. Mungkin salah satunya adalah salah mekanisme rekrutmen yang selama ini di yang digunakan mereka semua kan adalah hasil dari pemilihan langsung," katanya.
Teranyar, KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di wilayah Tulungagung pada 10 April 2026. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 18 orang, termasuk Gatut Sunu Wibowo dan adik kandungnya yang juga anggota DPRD Tulungagung, Jatmiko Dwijo Saputro.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
KPK kemudian menetapkan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga Ambal sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam perkara tersebut, bupati diduga menargetkan pengumpulan dana hingga Rp5 miliar, dan sekitar Rp2,7 miliar telah diamankan saat OTT berlangsung. (Ant)
Tak Hanya Peras Kepala Dinas, Bupati Tulungagung Juga Atur Pemenang Lelang Proyek
KPK menduga Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo mengatur pemenang dalam pengadaan jasa kebersihan dan keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur
VIVA.co.id
12 April 2026

1 week ago
8



























