Menuju Tata Kelola Pesisir Terintegrasi, Pemerintah Dorong Mangrove sebagai Solusi Berbasis Alam

SEMARANG - Krisis lingkungan yang terus membayangi wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa Tengah menuntut pendekatan perlindungan pesisir yang lebih komprehensif. Abrasi, banjir rob, dan penurunan muka tanah yang terjadi secara masif tidak lagi dapat ditangani hanya melalui pembangunan infrastruktur fisik.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup M Jumhur Hidayat mengatakan, ekosistem mangrove harus hadir sebagai salah satu solusi berbasis alam (nature-based solution) pada wilayah pesisir untuk mengatasi krisis abrasi dan banjir rob di Pantai Utara (Pantura) Jawa Tengah.

Baca juga: Jaga Ekosistem Pesisir Semarang, 1.500 Mangrove Ditanam di Tambak Lorok

Hal ini sejalan dengan konsep natural coastal defense atau pertahanan pesisir alami yang menjadi fondasi utama perlindungan kawasan pesisir. Penegasan ini sejalan dengan arah kebijakan nasional yang kini diperkuat melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove serta penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove (RPPEM) Nasional Tahun 2026–2055.

Kedua instrumen tersebut menjadi landasan transformasi tata kelola mangrove yang lebih terintegrasi, berbasis ekologi, dan berorientasi jangka panjang.

Jumhur menuturkan pemerintah menyadari bahwa pembangunan infrastruktur skala besar seperti Giant Sea Wall (GSW) merupakan bagian penting dari upaya perlindungan Pantura. Namun, proyek strategis nasional tersebut bukanlah solusi tunggal.

Menurut dia, hasil pemodelan hidrodinamika menunjukkan bahwa pembangunan tanggul laut raksasa berpotensi mengubah pola arus dan sedimentasi secara signifikan. Karena itu, pendekatan infrastruktur buatan seperti tanggul beton, penggunaan pompa penguras, dan pembangunan polder harus dipadukan dengan infrastruktur alami melalui pemulihan dan perlindungan ekosistem mangrove.