1 day ago
7
Jakarta, VIVA - Polemik isu kerusakan lingkungan di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya jadi sorotan karena maraknya video berbasis kecerdasan buatan (AI). Dari video itu seolah-olah terjadi kerusakan parah di kawasan Raja Ampat.
Pakar keamanan yang juga Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menilai pentingnya literasi digital di tengah maraknya disinformasi visual.
Menurut dia, hal itu untuk menanggapi dinamika publik pasca kebijakan pemerintah yang mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) empat perusahaan di kawasan Geopark Raja Ampat.
Fahmi bilang keputusan pencabutan 4 IUP di Raja Ampat menegaskan posisi pemerintah bekerja berdasarkan rule of law. Kata dia, bukan sekadar mengikuti tekanan viralitas apalagi didahului dengan pemantauan sejak Januari 2025.
Lalu, kebijakan itu juga disertai dengan keluarnya Peraturan Presiden atau Perpres No. 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan.
Fahmi menuturkan partisipasi publik dalam mengawal isu-isu strategis seperti perlindungan lingkungan di Raja Ampat, tetap penting. Namun, ia mengingatkan agar bentuk partisipasi didasarkan pada fakta dan informasi yang valid. Bukan berdasarkan viralnya sebuah isu di media sosial.
Pengamat militer dan Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi.
Bagi Fahmi, kritik publik termasuk dari netizen harus dilihat sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga keseimbangan ekologi.
"Namun, bentuk partisipasi publik yang sehat harus dilandasi fakta dan informasi yang valid agar tidak menimbulkan disinformasi yang kontraproduktif terhadap stabilitas nasional," jelas Fahmi.
Pun, ia menambahkan adanya potensi bahaya manipulasi visual berbasis AI yang bisa menyesatkan opini publik. Menurutnya, hal ini bisa menciptakan instabilitas apabila tidak direspons dengan komunikasi publik yang transparan.
Ia juga mengapresiasi pendekatan lintas kementerian dalam penanganan isu pertambangan di Raja Ampat secara serius dan terkoordinasi.
"Ini bukan semata respon atas keresahan sesaat, tetapi pernyataan sikap jangka panjang bahwa Indonesia membangun tanpa mengorbankan masa depan," ujar Fahmi.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sudah mengklarifikasi soal informasi yang tersebar di media sosial terkait kerusakan terumbu karang di Piaynemo Raja Ampat tidak sepenuhnya akurat. Bahlil minta agar masyarakat bisa lebih bijak dalam menyaring informasi, terutama yang berbentuk visual dan tidak mewakili kondisi faktual.
Halaman Selanjutnya
Bagi Fahmi, kritik publik termasuk dari netizen harus dilihat sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga keseimbangan ekologi. "Namun, bentuk partisipasi publik yang sehat harus dilandasi fakta dan informasi yang valid agar tidak menimbulkan disinformasi yang kontraproduktif terhadap stabilitas nasional," jelas Fahmi.
