Pemerintah Dinilai Perlu Bangun Mekanisme Dialog Inklusif Terhadap Masyarakat

• 

• Berita

• Nasional

Selasa, 30 Juni 2026 - 19:50 WIB

Jakarta, VIVA – Praktisi hukum, Firman Tendry menegaskan bahwa pemerintah perlu membangun mekanisme dialog yang lebih inklusif dan responsif kepada masyarakat. Menurutnya, tak hanya merespons secara reaktif setelah demonstrasi membesar. 

Ia menilai, transparansi dalam penganggaran program prioritas dan keterbukaan terhadap evaluasi publik merupakan langkah minimal yang diharapkan. 

"Ketiadaan respons yang cepat dan terukur berisiko mengubah aksi damai menjadi ketegangan sosial yang lebih luas dan lebih sulit dikendalikan," kata dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 30 Juni 2026.

Ia pun menyoroti aksi unjuk rasa yang dilakukan masyarakat beberapa waktu lalu. Menurutnya, penyampaian pendapat itu merupakan demokrasi yang seharusnya ditindaklanjuti oleh pemerintah.

Respons pemerintah dinilai lamban dan tidak strategis, mencerminkan ketidakmampuan membaca dinamika politik nasional yang terus memanas.

"Presiden Prabowo terlalu lamban dan tidak cerdas dalam manajemen politik, makanya situasi nasional makin rumit dan tidak ada perubahan yang dirasakan masyarakat dalam dua tahun awal pemerintahannya," kata dia.

Menurutnya dalam dua tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dianggap belum mampu menghadirkan perubahan nyata yang dirasakan oleh masyarakat lapis bawah. 

Ia mengatakan ketidakmampuan pemerintah dalam mengomunikasikan kebijakan dan meredam keresahan publik dinilai telah memperburuk krisis kepercayaan.

“Gelombang protes ini bukan sekadar ekspresi ketidakpuasan sesaat. Ia mencerminkan defisit kepercayaan publik yang struktural terhadap institusi negara. Bagi pembuat kebijakan lokal maupun nasional, aksi ini merupakan sinyal kuat bahwa komunikasi kebijakan perlu diperbaiki secara mendasar," lanjut Tendry.

Sebelumnya diberitakan, Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI menepis tudingan bahwa pemerintah ada di balik aksi demonstrasi yang mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom RI Kurnia Ramadhana mengatakan pemerintah selalu mendengarkan dan menghargai suara masyarakat.

Termasuk, kata Kurnia, masyarakat yang setuju maupun menolak program MBG tersebut. 

“Ya saya rasa penjelasan saya tadi sudah bisa merespons ya terkait dengan dugaan ada pengondisian dari pemerintah terhadap demo yang mendukung MBG. Saya rasa itu tidak benar karena posisi pemerintah adalah menghargai setiap pendapat suara masyarakat baik yang pro maupun yang kontra,” ucap Kurnia kepada wartawan di Kantor Bakom RI, Jakarta Pusat pada Rabu, 24 Juni 2026.