Pemerintah Targetkan Penciptaan 3,49 Juta Lapangan Kerja Baru di Tahun 2027

1 week ago 7

Kamis, 2 Juli 2026 - 15:00 WIB

Jakarta, VIVA – Wakil Ketua Banggar DPR RI, Wihadi Wiyanto menyampaikan, pemerintah menargetkan penciptaan 2,57 juta hingga 3,49 juta lapangan kerja baru, dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027.

Dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-23 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026, Wihadi mengatakan bahwa hal itu sebagai bagian dari upaya pemerintah, dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

“Penciptaan lapangan kerja baru tahun 2027 dengan target 2,57-3,49 juta orang,” kata Wihadi di DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, 2 Juli 2026.

Rapat Paripurna DPR RI ke-23 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026

Photo :

  • [tangkapan layar]

Dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027, target pertumbuhan ekonomi disepakati sebesar 5,8–6,5 persen dengan penciptaan lapangan kerja formal mencapai 40,81 persen.

Bersama dengan target penciptaan lapangan kerja baru, kebijakan tahun depan diharapkan mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,30–4,87 persen, sekaligus memperkuat kualitas pertumbuhan ekonomi nasional.

Wihadi menambahkan, kebijakan fiskal dalam APBN 2027 diarahkan untuk memperkuat hilirisasi dan industrialisasi nasional, sebagai strategi meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan kerja yang lebih luas.

Terdapat delapan Klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) untuk mewujudkan target sasaran pembangunan.

Salah satu klaster yang menjadi perhatian adalah hilirisasi dan industrialisasi yang diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, memperkuat daya saing industri nasional, dan menciptakan peluang kerja yang lebih besar.

Selain itu, pemerintah juga menempatkan klaster pendidikan sebagai upaya meningkatkan produktivitas sumber daya manusia agar mampu memenuhi kebutuhan dunia industri.

Lebih lanjut, dirinya mengatakan keberhasilan hilirisasi tidak hanya bergantung pada pembangunan industri, tetapi juga pada sinergi kebijakan lintas sektor.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Oleh karena itu, PKPN disusun dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, potensi daerah, kebutuhan pembangunan, isu strategis, serta kesiapan masing-masing daerah agar implementasinya dapat berjalan lebih efektif.

Banggar menyebut arah pembangunan yang menitikberatkan pada hilirisasi, investasi, dan penciptaan lapangan kerja akan menjadi fondasi penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2027. (Ant).

Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara (kiri)

Menteri Transmigrasi Pastikan Penyelesaian Permasalahan Lahan Muaro Jambi Berjalan Sesuai Hukum

Pemerintah mulai membuka jalan penyelesaian sengketa lahan yang telah membelit kawasan TSM SP4 Desa Gambut Jaya, Sungai Gelam, Muaro Jambi, selama hampir 17 tahun.

img_title

VIVA.co.id

30 Juni 2026

Read Entire Article
Sindikasi | Jateng | Apps |