Pemuda Muhammadiyah Ingatkan Hotman Paris: Pembelaan Hukum Tak Perlu Kaitkan Presiden

• 

• Berita

• Nasional

Minggu, 19 Juli 2026 - 17:24 WIB

Jakarta, VIVA – Sekretaris Jenderal Pemuda Muhammadiyah, Najih Prastiyo mengingatkan pengacara Hotman Paris Hutapea agar tidak membawa nama Presiden Prabowo Subianto dalam memberikan pembelaan hukum kepada mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah.

Menurut dia, setiap advokat memiliki hak untuk mendampingi kliennya. Namun, kata dia, pembelaan harusnya disampaikan melalui argumentasi hukum, bukan membangun narasi mengaitkan perkara pidana dengan Presiden Republik Indonesia.

“Silakan menjalankan tugas sebagai kuasa hukum. Itu hak profesi advokat. Tetapi jangan membawa-bawa nama Presiden, seolah-olah beliau harus ikut bertanggung jawab atau dilibatkan dalam proses penyidikan yang sedang berjalan,” kata Najih dalam keterangannya, Minggu, 19 Juli 2026.

Ia menilai pernyataan yang mengaitkan status Febrie sebagai sosok pernah dibanggakan Presiden dengan penetapan tersangkanya berpotensi menimbulkan persepsi keliru, bahwa kepala negara harus memberikan perlindungan kepada seseorang yang sedang berhadapan dengan proses hukum.

“Narasi seperti itu tidak tepat. Jangan sampai publik menangkap kesan seolah-olah Presiden harus melindungi seseorang hanya karena pernah dianggap berprestasi. Justru komitmen Presiden terhadap pemberantasan korupsi harus diwujudkan melalui penghormatan terhadap proses hukum yang independen,” ujarnya.

Di samping itu, ia juga mengajak seluruh pihak menghormati kewenangan penyidik Polri dalam menangani perkara tersebut. Menurutnya, penetapan tersangka dilakukan melalui mekanisme hukum berdasarkan alat bukti sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

“Keputusan penyidik tentu telah melalui mekanisme hukum. Karena itu, sudah semestinya semua pihak menghormati proses tersebut dan memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Najih menyebut mengaitkan keputusan penyidik dengan Presiden berpotensi memunculkan anggapan bahwa institusi Polri tidak independen dalam menjalankan kewenangannya.

“Narasi seperti itu kurang tepat karena dapat memunculkan persepsi bahwa penyidik tidak bekerja berdasarkan kewenangannya sendiri. Padahal, negara hukum menempatkan setiap institusi bekerja sesuai tugas dan kewenangan masing-masing,” tegas dia.

Karena itu, Najih mengingatkan apabila tim kuasa hukum menilai terdapat kekeliruan dalam proses penyidikan, tersedia mekanisme hukum untuk menguji hal tersebut. Menurut dia, perdebatan sebaiknya fokus pada substansi hukum, bukan membangun opini di ruang publik.