Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Perkebunan Dinilai Perlu Terus Diperkuat

• 

• Berita

• Nasional

Selasa, 30 Juni 2026 - 23:48 WIB

Jakarta, VIVA – Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan perlindungan dan pemberdayaan petani perkebunan menjadi salah satu pekerjaan besar yang harus terus diperkuat.

Sebab, mayoritas pelaku usaha di sektor perkebunan merupakan petani rakyat yang menggantungkan penghidupannya dari komoditas tersebut.

Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Ali Jamil, mengatakan sektor perkebunan selama ini memiliki peran penting bagi masyarakat. Bahkan, menurut dia, sektor tersebut terbukti memiliki daya tahan ketika Indonesia menghadapi krisis ekonomi.

"Jangan menganggap perkebunan sebagai sektor yang rendah. Saat krisis 1998, masyarakat yang memiliki tanaman perkebunan masih bisa bertahan. Artinya, sektor ini memiliki daya tahan ekonomi yang sangat kuat," ujar Ali Jamil dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Perkebunan: Kondisi Sosial Ekonomi Pekebun dan Hilirisasi Perkebunan Rakyat di Jakarta, Selasa, 30 Juni 2026.

Dalam forum yang sama, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), Mudi, meminta pemerintah memberikan perlindungan terhadap petani tembakau yang dinilai menghadapi berbagai tantangan regulasi.

Menurut dia, komoditas tembakau menjadi sumber penghidupan jutaan petani yang tersebar di berbagai daerah.

"Tembakau adalah satu-satunya tanaman andalan petani saat musim kemarau. Kontribusinya sangat besar bagi penerimaan negara, menyerap tenaga kerja dan menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah. Tapi, bertubi-tubi ancaman aturan di tingkat nasional yang mau mematikan sumber penghidupan petani, mulai dari penyeragaman kemasan rokok, pembatasan kadar nikotin dan tar, sampai pelarangan bahan tambahan. Bagaimana bisa hilirisasi tembakau terwujud kalau tidak ada perlindungan?" ujar Mudi.

Ia menambahkan, sekitar 98 persen produksi tembakau berasal dari perkebunan rakyat. Karena itu, menurutnya, kebijakan di sektor hilir akan berdampak langsung terhadap petani di tingkat hulu.

"Kalau hilirnya ditekan terus, kami petani di hulu ekosistem pertembakauan juga terkena dampak. Bagaimana petani bisa optimis menanam sementara rancangan aturannya sangat menekan," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Harian DPN Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Andi Muhammad Syakir, menilai sektor perkebunan masih menjadi salah satu penopang penting pembangunan nasional. Menurutnya, pengembangan komoditas perkebunan perlu dilakukan secara bertahap dengan memperkuat setiap jenis komoditas dari hulu hingga hilir.