Jakarta, VIVA – Pemerintah mulai menerapkan seleksi penerimaan bantuan sosial (bansos) secara digital menggunakan pertukaran data lintas sektor.
Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan sistem ini didukung dengan teknologi kecerdasan buatan (AI).
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
“Untuk pertama kalinya, seleksi penerima bansos kita lakukan secara transparan dan akuntabel lewat pertukaran data lintas sektor,” kata Luhut dalam rapat koordinasi di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Selasa, 30 Juni 2026.
Dia mengatakan sistem ini dibuat agar masyarakat bisa mendaftarkan permohonan bansos sendiri atau melalui agen secara online.
“Sehingga masyarakat langsung register atau mendaftar permohonan bansos secara mandiri maupun melalui agen tanpa terbebani persyaratan dokumen dan proses panjang lama yang selama ini menyulitkan rakyat kita,” jelasnya.
Dalam kesempatan ini, Luhut meminta 43 kabupaten/kota segera menyelesaikan pendataan bansos ke sistem yang telah dibuat. Dia menyebut baru Surabaya yang telah menyelesaikan pendataan.
“Saya berharap paling lambat Agustus akhir semua sudah bisa selesai sehingga kita bisa membantu percepatan untuk rollout ke secara nasional,” ungkapnya.
Dengan begitu, pemerintah dapat meluncurkan sistem secara nasional pada Oktober tahun ini. Luhut meminta sekitar 60-70 persen masyarakat pada 43 kabupaten/kota itu sudah terdaftar sebelum peluncuran nasional.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
“Nanti akan kita minta juga laporannya Pak Mendagri, nanti kalau ini semua selesai artinya rollout yang dirancang untuk nasional pada bulan Oktober itu akan bisa kita lakukan,” tandas Luhut.
tvOnenews.com/Syifa Aulia
Mendagri Kumpulkan Kepala Daerah, Rapat Bahas Digitalisasi Bansos di 43 Kota
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengelar rapat koordinasi bersama sejumlah kepala daerah dan kementerian/lembaga terkait digitalisasi bantuan sosial.
VIVA.co.id
30 Juni 2026

2 weeks ago
11











