Jakarta, VIVA - Pemerintah akan memulai kebijakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 6 Januari 2024. Namun, dinamika jelang pelaksanaan program andalan pemerintahan Prabowo Subianto itu jadi perhatian.
Presidium Penyelamat Organisasi dan Musyawarah Luar Biasa Nahdlatul Ulama (PPO dan MLB NU) menyoroti omongan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya. Hal itu terkait permintaan Gus Yahya agar dilibatkan dilibatkan secara teknis dalam program makan bergizi gratis.
Sekretaris PPO dan MLB NU KH Rizal heran dengan Gus Yahya karena seolah tak ada cara lain yang lebih elegan.
"Apa yang dilakukan PBNU dengan meminta dilibatkan dalam pekerjaan, program makan bergizi gratis telah menempatkan NU setara dengan Badan Usaha pengadaan barang dan jasa," kata Kiai Rizal, Sabtu, 4 Januari 2025.
Kiai Rizal mengkritisi seperti tak ada cara lain untuk menjaga marwah NU sebagai organisasinya para ulama pondok pesantren. Sebab, omongan Gus Yahya dikesankan PBNU sedang mengkapitalisasi pondok pesantren.
Ia menyinggung pernyataan Gus Yahya soal pesantren-pesantren milik PBNU sudah dihubungi pemerintah untuk jadi lokasi pilot project makan bergizi gratis.
"Gus Yahya, Ketum PBNU, dengan yakin mengatakan program itu akan dilaksanakan dengan koordinasi pemerintah bersama NU. Sungguh lucu," tutur Rizal.
Panitia Pelaksana Pra MLB NU
Kiai Rizal bilang pesantren adalah entitas sosial budaya yang mandiri dan independen dalam pengelolaannya. Ia menyebut pesantren memiliki kewajiban membesarkan dan memajukan jam’iyyah NU karena faktor epistimologi agama, sanad keilmuan yang tersambung dan menyatu.
Pun, ia menyampaikan bahwa fakta sejarah pesantren sebagai pendiri dan pembentuk kepribadian jam’iyyah NU.
Dia menyebut pesantren adalah akar yang menghidupi sekaligus pemasok utama sumber daya manusia dan penjaga kepribadian NU.
"Dengan begitu, jangan kerdilkan pesantren dengan klaim pesantren-pesantren milik PBNU. Ini klaim yang salah kaprah, karena pesantren berbadan hukum mandiri," jelas Rizal.
Rizal menuturkan pesantren satu-satunya lembaga pendidikan yang secara tradisional teruji dalam penyediaan makan ribuan hingga puluhan ribu santri dalam setiap hari. Bagi dia, manajemen pesantren sudah mapan dalam menanganinya karena puluhan tahun melalui 'dapur pesantren-santri'.
"Maka, tidak heran bila pemerintah dalam beberapa bulan terakhir telah melakukan uji coba pelaksanaan program andalan makan bergizi gratis di beberapa pondok pesantren, dengan berkoordinasi langsung pengasuh pondok pesantren," tutur Kiai Rizal.
Lebih lanjut, Kiai Rizal menyampaikan PO dan MLB NU memiliki pandangan terhadap program strategis Presiden Prabowo Subianto yakni;
1. Mengapresiasi Pemerintah melalui Kabinet Merah Putih dan meminta agar lebih kurang 23.370 pondok pesantren penopang Jam’iyyah Nahdlatul Ulama se-Indonesia. Di mana 20.136 pesantren memiliki lembaga pendidikan formal; Madrasah (12.674) dan Sekolah (7.462), mendapat manfaat dari pelaksanaan kebijakan strategis Makan Bergizi Gratis.
2. Agar dalam teknis penyediaan 'Makan Bergizi Gratis' secara arif bermitra dengan dan melalui sistem penyediaan makan santri pesantren. Badan Gizi Nasional atau daerah terlibat dalam fasilitasi, bimbingan dan pengawasan untuk pemenuhan standar pelayanan sesuai ketentuan program strategis 'Makan Bergizi Gratis'.
3. Makan bergizi bagi santri pesantren, di samping jadi kebutuhan dasar setiap manusia, sebagai bagian dari sistem belajar yang dipedomani pesantren; memiliki nilai filosofis, spiritual dan etika yang dijunjung tinggi.
Halaman Selanjutnya
Source : istimewa