Puan Jelaskan Alasan Tak Temui Massa Aksi AMPB: Kami Berbagi Tugas

24 minutes ago 1

Kamis, 27 Agustus 2026 - 14:50 WIB

Jakarta, VIVA – Ketua DPR RI Puan Maharani angkat bicara soal alasan dirinya tidak menemui massa aksi dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB).

Diketahui, aktivis AMPB Supriyono alias Botok bersama beberapa rekan lainnya masuk ke dalam Gedung DPR untuk audiensi dengan pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 27 Agustus 2026.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Terkait hal itu, Puan mengatakan pimpinan DPR selalu berbagi tugas dalam menjalankan kegiatan.

"Ya memang kami membagi tugasnya karena kan saya sama Bu Sari tadi mimpin paripurna, sebelumnya Pak Dasco mimpin paripurna, saya tadi ada pertemuan dulu," ucap Puan kepada wartawan, Kamis, 27 Agustus 2026.

Puan menjelaskan, pimpinan DPR terdiri dari satu ketua dan empat wakil. Masing-masing, kata Puan memiliki tugas dalam menjalankan agenda kedewanan maupun mendengar aspirasi rakyat.

"Ya ini memang pimpinan ada satu ketua, empat wakil ketua, memang bertugas untuk bisa menemui masyarakat aspirasi dan mempunyai tugas masing-masing untuk pembagian tugasnya. Bagi tugas ya," tutur dia.

Diketahui, aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) Supriyono alias Botok bersama rekan-rekannya mengaku kecewa karena Ketua DPR Puan Maharani tak menemui massa aksi secara langsung. 

Mereka juga kecewa karena Puan tidak ada dalam rapat paripurna saat penyampaian proses RUU Perampasan Aset oleh Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman.

Hal tersebut disampaikan Botok dalam audiensi yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Saan Mustopa. 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Mereka kecewa Puan tak hadir baik di rapat paripurna maupun menemui massa aksi. Padahal, menurutnya kehadiran Puan sangat penting. 

"Seharusnya sih yang kami minta menemui Ibu Ketua, tapi tadi di sidang paripurna tidak hadir. Dan saya nyatakan saya kecewa. Sidang paripurna itu sidang yang paling penting kok tidak hadir. Ini namanya menyepelekan negara. Untuk selanjutnya, saya minta untuk semua sidang semua anggota itu hadir. Ini memikirkan negara kok nggak hadir," ungkapnya.

Sarjito.

Sarjito Resmi Disetujui DPR Jadi Kepala Bursa Mineral dan Komoditas OJK

Dewan Perwakilan Rakyat  resmi menetapkan Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) Otoritas Jasa Keuangan 2026-2031.

img_title

VIVA.co.id

27 Agustus 2026

Read Entire Article
Sindikasi | Jateng | Apps |