4 weeks ago
9
Seoul, VIVA – Kontroversi yang melibatkan Woozi, anggota grup idola populer SEVENTEEN, selama masa wajib militernya tengah menjadi sorotan publik dan media Korea Selatan.
Isu ini mencuat setelah beredar laporan mengenai dugaan “penyalahgunaan kekuasaan” yang menyeret nama Woozi tak lama setelah ia memulai masa dinas militernya di Pusat Pelatihan Angkatan Darat. Scroll lebih lanjut yuk!
Dalam laporan yang beredar, Woozi disebut menerima permintaan pribadi dari seorang atasan militer berinisial “A”. Permintaan tersebut berkaitan dengan urusan non-dinas, yakni membantu mencarikan seorang penyanyi untuk tampil dalam acara pernikahan sang atasan.
Situasi ini memicu perdebatan di kalangan publik, terutama terkait batas profesionalitas dan relasi kuasa antara perwira militer dan peserta pelatihan wajib militer, terlebih jika melibatkan figur publik.
Menanggapi kontroversi tersebut, pihak Pusat Pelatihan Angkatan Darat akhirnya memberikan klarifikasi resmi. Seorang pejabat pusat pelatihan menyampaikan pernyataan kepada media Chosun melalui sambungan telepon.
Ia menegaskan bahwa tidak ditemukan unsur paksaan dalam peristiwa tersebut.
“Tidak ada paksaan, dan penyelidikan kami mengungkapkan bahwa Woozi sendiri menerima permintaan ‘A’ karena niat baik. Tidak ada pelanggaran hukum atau peraturan," kata pejabat itu, melansir Koreaboo, Kamis 25 Desember 2025.
Meski demikian, pihak militer juga mengakui adanya persepsi berbeda dari sudut pandang peserta pelatihan. Mereka menjelaskan bahwa hubungan hierarkis di lingkungan militer bisa saja menimbulkan tekanan psikologis tersendiri.
“Dari sudut pandang seorang peserta pelatihan, permintaan dari seorang perwira militer dapat terasa seperti paksaan. Dia mengatakan bahwa dia mengajukan permintaan tersebut di akhir masa pelatihan enam minggu. Ini adalah waktu yang cukup bagi mereka untuk membangun persahabatan," lanjutnya.
Pernyataan ini menunjukkan adanya upaya dari pihak militer untuk bersikap objektif dan memahami dinamika hubungan antarindividu di dalam barak. Meski isu ini telah menyita perhatian publik, Pusat Pelatihan Angkatan Darat menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada rencana pemberian sanksi atau hukuman terhadap pihak mana pun yang terlibat.
Secara resmi, pihak pusat pelatihan menyampaikan bahwa mereka tidak melihat urgensi untuk mengambil langkah disipliner.
Halaman Selanjutnya
“Kami belum mencapai tingkat di mana tindakan seperti itu harus diambil. Pertama, kami akan melakukan survei terhadap anggota unit untuk meningkatkan budaya barak, dan jika ada kasus perlakuan tidak adil lainnya, kami akan mengambil tindakan," kata salah seoran pejabat.
