Rencana Batasan Tar-Nikotin dan Penyeragaman Kemasan Dinilai Ancam Industri Kretek Nasional

JAKARTA - Rencana penerbitan Peraturan Menteri mengenai pembatasan kadar tar- nikotin dan penyeragaman kemasan produk industri hasil tembakau menuai penolakan. Pradipa Institute mendesak Presiden untuk memberikan arahan kepada kementerian dan lembaga terkait agar meninjau kembali.

Langkah tersebut dinilai sejalan dengan semangat Asta Cita, khususnya komitmen pemerintah dalam memperkuat perekonomian nasional, melindungi industri dalam negeri, mendorong pertumbuhan usaha nasional, memperluas kesempatan kerja, serta menjaga keberlangsungan sektor-sektor strategis yang memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara dan kesejahteraan masyarakat.

Deputi direktur Pradipa Institute, Agus Surono berharap pemerintah mengedepankan dialog yang konstruktif dengan seluruh pemangku kepentingan ekosistem pertembakauan, akademisi, sehingga kebijakan yang dihasilkan mampu menyeimbangkan tujuan perlindungan kesehatan dengan kepentingan menjaga keberlanjutan industri kretek nasional dan stabilitas perekonomian.

Baca Juga: Awas! Penyeragaman Kemasan Rokok Bisa Jadi Hambatan Pertumbuhan Ekonomi

"Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang mampu melindungi kesehatan masyarakat tanpa mengorbankan keberlangsungan industri nasional, lapangan pekerjaan, kesejahteraan petani, serta penerimaan negara. Pemerintah perlu memastikan setiap regulasi disusun secara seimbang, berbasis bukti, dan memperhatikan seluruh dampak yang ditimbulkan," tegas Agus Surono di Jakarta, Minggu (28/6/2026).

Rencana pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri mengenai pembatasan kadar tar dan nikotin serta penyeragaman kemasan produk hasil tembakau dalam waktu dekat menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan pelaku industri kretek nasional.