8 hours ago
2
Jakarta, VIVA – Menteri BUMN, Erick Thohir merespons usulan wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) diisi oleh kementerian hingga BUMN. Erick menegaskan BUMN bakal memberikan tanggapan sendiri terkait hal tersebut.
"Nanti BUMN statement sendiri," tegas Erick kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 23 Juli 2025.
Suasana KIPP IKN di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim
Photo :
- ANTARAFOTO/Aditya Nugroho
Kendati begitu, Erick Thohir belum berbicara banyak merespons usulan tersebut.
Sebagai informasi, Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima mengatakan wilayah IKN tak boleh kosong. Ia pun mengusulkan IKN harus diisi oleh Kementerian hingga BUMN.
"Kalau begitu, saya mengusulkan misalnya aktivitas di sana tidak boleh kosong, harus ada. Kalau pemerintahnya belum, bisa diusahakan bagaimana seluruh BUMN itu bisa berkantor di OIKN. Bisa menjadi prioritas," kata Aria Bima di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 21 Juli 2025.
Sementara, Partai Nasdem berpandangan bahwa pemindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN) perlu dimulai dari Wakil Presiden (Wapres) dengan berkantor dan menempati gedung yang sudah terbangun di Kalimantan Timur tersebut.
Salah satu tower di IKN yang tahap pembangunan
Photo :
- Antara Kaltim / M Ghofar
Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa mengatakan bahwa pemerintah perlu segera menerbitkan Keputusan Presiden tentang pengalihan ibu kota ke IKN. Pasalnya, kata dia, pembangunan IKN sudah menghabiskan anggaran negara ratusan triliun rupiah.
"Memfungsikan IKN secara bertahap dengan menempatkan Wakil Presiden dan beberapa Kementerian/Lembaga prioritas menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di IKN dengan mengoptimalkan infrastruktur yang sudah terbangun," kata Saan di Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta, Jumat, 18 Juli 2025.
Halaman Selanjutnya
Source : Antara Kaltim / M Ghofar
