Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, Menko Zulhas Pamer RI Suplus Beras Nol Persen Impor

• 

• Bisnis

Selasa, 21 Oktober 2025 - 14:51 WIB

Jakarta, VIVA – Indonesia Ditegaskan berhasil menekan impor beras, hingga mencapai surplus 4 juta ton dalam 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan atau Zulhas menekankan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja kolektif antara kementerian dan lembaga. Yang, bercita-cita mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

"Tahun lalu, kita impor 4,52 juta ton beras. Tahun ini nol persen impor. Produksi kita tumbuh 12,4 persen, diperkirakan mencapai 34 juta ton," ujar Zulhas dalam Townhall Satu Tahun Kinerja Kemenko Pangan di Jakarta, Selasa, 21 Oktober 2025.

Dia menegaskan, bahwa hingga Desember 2025, pemerintah tidak akan melakukan impor beras. Oleh karena itu, Indonesia bisa disebut telah mencapai swasembada beras dalam waktu yang sangat singkat.

Lebih lanjut, selama masa pemerintahan Prabowo, nilai tukar petani naik dari 116 menjadi 124,36. Menurutnya, angka ini merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Petani saat ini, kata Zulhas, menjadi lebih sejahtera lantaran terjadi peningkatan produksi dan juga adanya kenaikan harga gabah kering panen (GKP) dari Rp6.000 per kilogram, menjadi Rp6.500 per kilogram.

"Harga gabah tidak ada di bawah Rp6.500, bahkan di atas. Artinya, petani punya keuntungan lebih, itu baru harga. Produksi naik, naiknya 13 persen, surplus 4 juta ton. Produksi naik 4 juta ton, maka petani tambah keuntungan," paparnya.

Zulhas menyebut, tim pangan nasional telah bergerak cepat menjaga produksi, distribusi, hingga harga pangan. Ia menyampaikan bahwa Kemenko Pangan hanya berperan sebagai orkestrator kebijakan, memastikan setiap program kementerian dan lembaga berjalan selaras dan berdampak langsung ke petani dan masyarakat.

Selama satu tahun kepemimpinannya, Kemenko Pangan telah mengoordinasikan 7 Instruksi Presiden (Inpres), 6 Peraturan Presiden, 3 Keputusan Presiden (Keppres) dan 2 Peraturan Pemerintah yang berfokus pada kedaulatan pangan, pengendalian harga, waste to energy, kemandirian energi dan penguatan ekonomi petani. (Ant)