Sekolah Rakyat Tingkat SD Disebut Sepi Peminat, Anggota DPR Minta Evaluasi Menyeluruh

• 

• Berita

• Nasional

Kamis, 16 Juli 2026 - 18:09 WIB

Jakarta, VIVA – Anggota Komisi VIII DPR RI Derta Rohidin, menyoroti rendahnya minat masyarakat terhadap program Sekolah Rakyat (SR) berasrama pada jenjang Sekolah Dasar (SD) di sejumlah daerah.

Menurut Derta, kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius pemerintah agar pelaksanaan program tidak hanya berorientasi pada pencapaian target, tetapi benar-benar memperhatikan kebutuhan tumbuh kembang anak.

"Sepinya peminat Sekolah Rakyat tingkat SD tidak boleh dipandang semata-mata sebagai persoalan sosialisasi yang belum maksimal. Pemerintah perlu melihat persoalan ini secara lebih mendalam. Ada aspek psikologis, sosial, dan budaya yang sangat memengaruhi keputusan orang tua," ujar Derta Rohidin dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 16 Juli 2026.

Adapun Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), mengakui kalau peminat sekolah SD pada program Sekolah Rakyat (SR) masih sangat kurang. Menurut Saifullah Yusuf,  Dari kuota 9000, baru terisi 5000 kuota siswa SD. Sedangkan untuk SR tingkat SMP-SMA, relatif sudah terpenuhi.

Menurut Derta, anak usia sekolah dasar masih berada pada fase perkembangan yang sangat membutuhkan kelekatan emosional (attachment) dengan orang tua. Pada usia tersebut, keluarga masih menjadi lingkungan utama dalam membentuk karakter, rasa aman, kepercayaan diri, hingga perkembangan moral dan spiritual anak.

"Kasih sayang orang tua tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh sistem pengasuhan di asrama, sebaik apa pun fasilitas yang disediakan. Banyak orang tua yang merasa belum siap berpisah dengan anaknya pada usia yang masih sangat dini. Kekhawatiran itu adalah sesuatu yang wajar dan harus dihormati," katanya.

Derta menilai, konsep sekolah berasrama memang memiliki manfaat dalam kondisi tertentu, terutama bagi anak-anak yang benar-benar tidak memiliki akses pendidikan, berasal dari keluarga yang sangat rentan, atau tinggal di wilayah terpencil. Namun, penerapannya tidak dapat diseragamkan untuk semua kelompok masyarakat tanpa mempertimbangkan karakteristik kebutuhan anak.

Anggota komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar itu meminta Kementerian Sosial bersama kementerian dan lembaga terkait melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain penyelenggaraan Sekolah Rakyat, khususnya pada jenjang SD. 

Evaluasi tersebut tidak hanya mengukur jumlah peserta didik, tetapi juga memperhatikan aspek psikologis anak, kesiapan keluarga, efektivitas pengasuhan, serta penerimaan masyarakat.