Soal Kasus Penagihan PBB di Ponpes Al-Fath Jalen Bekasi, Begini Respons Purbaya

• 

• Bisnis

Kamis, 23 Oktober 2025 - 22:15 WIB

Jakarta, VIVA – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, buka suara terkait kasus tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pondok Pesantren Al-Fath Jalen di Bekasi, yang ditagih oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) setempat.

Masalah itu awalnya disampaikan oleh Anggota DPR, Rieke Diah Pitaloka, yang mengaku geram dengan tagihan PBB kepada Ponpes Al-Fath.

Karena menurutnya, semestinya ada pengecualian bagi objek pajak untuk kepentingan umum di bidang pendidikan non-komersial, termasuk bagi Pondok Pesantren Al-Fath Jalen tersebut.

Merespons hal itu, Purbaya mengaku belum mengetahui secara detail kasusnya, dan berjanji akan melakukan pengecekan lebih lanjut terkait tagihan PBB yang dimaksud.

"Saya belum tahu kasusnya, nanti saya lihat deh," kata Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis, 23 Oktober 2025.

Diketahui, sebelumnya protes yang diungkapkan oleh Rieke itu disampaikan melalui video yang diunggahnya di Instagram, saat mengunjungi Ponpes Al-Fath Jalen yang baru saja ditinggal wafat oleh pendirinya, Kiai Yasin.

Rieke pun meminta Menkeu Purbaya untuk membantu menyelesaikan persoalan ini.

"Ini pesantren abangku, Kiai Yasin... Belum itu tanah kering ya, tiba-tiba ada orang datang dari Badan Pendapatan Daerah nagih pajak. Kang Purbaya! Tolong Kang Purbaya!" ujar Rieke dalam unggahan video tersebut.

Dasar hukum yang digunakan Rieke yakni Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), dimana seharusnya pemerintah daerah membebaskan pesantren tersebut dari PBB-P2.

Beleid yang dimaksud Rieke itu menyatakan untuk mengecualikan kepemilikan, penguasaan, dan atau pemanfaatan atas bumi dan atau bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksud untuk memperoleh keuntungan.