Tolak Aksi Provokasi, PP SEMMI Ajak Masyarakat Kedepankan Demokrasi Damai

• 

• Berita

• Nasional

Selasa, 25 Agustus 2026 - 17:35 WIB

Jakarta, VIVA – Pengurus Pusat Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PP SEMMI) merespons dinamika perpolitikan dan demokrasi yang tengah memanas di Tanah Air belakangan ini. 

Mereka secara tegas mengimbau seluruh elemen bangsa untuk menghindari segala bentuk provokasi yang dapat memecah belah persatuan. 

Sikap tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum PP SEMMI, Zulhadi Ariza. Ia memaparkan sejumlah poin pernyataan sikap dari organisasinya terkait kondisi saat ini.

"Satu, Pengurus Pusat Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjalankan demokrasi senantiasa mengedepankan dialog yang santun, damai, dan mari kita buktikan bahwa kedewasaan berdemokrasi di Indonesia dijunjung tinggi melalui cara-cara yang konstitusional dan bermartabat," ujar Zulhadi dalam konferensi pers, Selasa, 25 Agustus 2026.

Pada poin kedua, Zulhadi menyadari bahwa penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional yang dijamin undang-undang. Namun, ia mengingatkan pentingnya menjaga etika moral. 

"Namun, hak tersebut harus dijalankan dengan tetap mematuhi koridor hukum yang berlaku, menjaga ketertiban umum, serta menghormati etika moral bangsa demi kebaikan bersama dan tegaknya kedaulatan negara," ungkapnya.

Selanjutnya pada poin ketiga, PP SEMMI menyerukan kepada pemuda dan masyarakat luas untuk menjaga marwah serta simbol kedaulatan negara. Hal ini berlanjut pada poin keempat, di mana mereka mengecam keras aksi anarkisme dalam penyampaian pendapat. 

"Empat, Pengurus Pusat Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia menyatakan sikap tegas penolakan segala bentuk kegiatan penyampaian pendapat yang berpotensi melanggar ketentuan hukum, mengganggu aktivitas masyarakat luas, atau merusak fasilitas publik yang merupakan aset bersama bangsa," tegasnya.

Secara spesifik, PP SEMMI turut menyoroti rencana aksi demonstrasi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di Gedung DPR RI pada 27 Agustus mendatang. Mereka menilai gerakan tersebut rentan disusupi provokasi dan tidak mewakili keresahan masyarakat secara utuh. 

"Maka dari itu, Pengurus Pusat Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia menolak seruan aksi AMPB di depan Gedung DPR yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2026 jika tidak memiliki legitimasi yang mewakili bangsa Indonesia dalam menjunjung tinggi etika moral demokrasi karena rentan terprovokasi dan berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa," kata Zulhadi.