8 hours ago
3
Jakarta, VIVA – Tokoh Muda NU Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, menilai munculnya berbagai spekulasi dan asumsi liar pascapenetapan eks Jampidsus Febrie Ardiansyah sebagai tersangka berpotensi memperburuk kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Ia menjelaskan berbagai narasi liar sudah berkembang di luar publik dan memunculkan persepsi adanya friksi antarlembaga penegak hukum. Kondisi tersebut, kata dia, tidak boleh dibiarkan karena berisiko memicu polarisasi baru di tengah masyarakat.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
"Sejak beberapa hari terakhir berkembang asumsi-asumsi liar yang meracuni kognisi rakyat Indonesia. Berbagai teori bermunculan hingga menyeret banyak institusi negara. Racun itu tidak bisa dilawan hanya dengan bantahan atau siaran pers, tetapi dengan menghadirkan figur-figur yang masih dipercaya publik," kata Gus Lilur dalam keterangan tertulis, Kamis, 16 Juli 2026.
Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, ia mengusulkan Presiden Prabowo Subianto memperkuat tata kelola penegakkan hukum sesuai dengan koridornya. Salah satu hal yang disorotnya adalah Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).
"Kepemimpinan Satgas PKH dialihkan dari Menteri Pertahanan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Menhan tetap perlu dilibatkan bersama TNI, Kejaksaan, Polri, dan Kementerian Keuangan, tetapi koordinasi utama berada di bawah Menko Polkam," usul dia.
"Satgas PKH perlu diperkuat, bukan dibubarkan. Kepemimpinannya sebaiknya berada di bawah Menko Polkam agar koordinasi lintas lembaga semakin kuat dan mampu menjawab tantangan yang muncul pasca kasus yang menyeret mantan Ketua Pelaksana Satgas PKH," sambungnya.
Selain itu, Gus Lilur juga meminta Presiden Prabowo melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih, khususnya pada posisi Menko Polkam. Ia mengusulkan Mahfud MD mengisi jabatan Menko Polkam, didampingi Busyro Muqoddas sebagai Wakil Menko Polkam.
Menurutnya, Mahfud MD memiliki pengalaman dan pemahaman yang mendalam mengenai tata kelola aparat penegak hukum, sedangkan Busyro Muqoddas dikenal sebagai figur yang memiliki rekam jejak kuat dalam pemberantasan korupsi.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Gus Lilur menilai duet tersebut dapat memperkuat koordinasi pemberantasan korupsi sekaligus memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Di sisi lain, ia mengingatkan Presiden Prabowo agar tidak terjebak dalam persepsi berpihak kepada kelompok atau institusi tertentu. Sebab, kepala negara harus tampil sebagai pemimpin yang berdiri di atas semua kepentingan politik dan seluruh fraksi.
Halaman Selanjutnya
"Presiden harus hadir menjadi solusi atas berbagai faksi, bukan menjadi bagian darinya. Prabowo harus berdiri di atas semua kepentingan dan merangkul seluruh elemen bangsa agar tidak muncul polarisasi baru yang merugikan Indonesia," ujarnya.
