Bantah Perpanjang Gencatan Senjata, Menlu Iran Kasih Paham Trump soal Memorandum Islamabad

• 

• Berita

• International

Sabtu, 15 Agustus 2026 - 17:14 WIB

Jakarta, VIVA – Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi mengatakan, Teheran belum memutuskan apakah akan kembali berunding secara tidak langsung dengan Amerika Serikat (AS).

Dia juga menegaskan, pertukaran pesan melalui mediator tidak boleh dianggap sebagai tanda perundingan telah kembali dimulai.

Berbicara kepada kantor berita Iran, ISNA, Menlu Iran itu juga menepis laporan yang menyebut bahwa gencatan senjata selama 60 hari harus diperpanjang.

Gencatan senjata itu didasarkan pada memorandum Islamabad, yang merupakan kerangka kesepakatan damai dengan AS yang dimediasi Pakistan pada Juni 2026 lalu.

“Yang tercantum dalam memorandum Islamabad adalah berakhirnya perang, bukan gencatan senjata. Amerika Serikat melanggar memorandum tersebut dan pertempuran kembali terjadi. Karena itu, tidak ada gencatan senjata 60 hari yang perlu diperpanjang,” kata Araghchi.

Dia menjelaskan bahwa periode 60 hari dalam memorandum tersebut dimaksudkan sebagai waktu untuk melakukan negosiasi, guna mencapai kesepakatan akhir dan bukan sebagai jangka waktu gencatan senjata.

“Baik Qatar dan Pakistan masih terus bertukar pesan dan berkomunikasi dengan kami, tetapi itu bukan berarti negosiasi. Belum ada keputusan untuk kembali berunding dengan Amerika Serikat,” ujarnya.

Araghchi mengatakan, negosiasi Iran dengan Oman masih berlangsung, tetapi sepenuhnya terpisah dari pembahasan apa pun dengan Washington.

Dia menjelaskan bahwa perundingan tersebut merupakan negosiasi teknis, yang berfokus pada penetapan jalur pelayaran baru melalui Selat Hormuz karena rute-rute sebelumnya sudah tidak lagi sesuai.

“Saat ini kami sedang merancang rute sementara yang nantinya akan menjadi rute permanen,” ujarnya.

Menteri Iran itu menambahkan, para ahli dari kedua negara serta angkatan bersenjata Iran terlibat dalam pembahasan tersebut, dan negosiasi itu kemungkinan dapat segera selesai.

Araghchi juga menegaskan bahwa negosiasi teknis mengenai jalur pelayaran tidak boleh disamakan dengan persoalan pembukaan kembali Selat Hormuz.

“Setelah rute ditentukan, keputusan mengenai apakah Selat Hormuz akan dibuka kembali bergantung pada pemenuhan persyaratan lainnya yang harus dipatuhi Amerika Serikat,” ujarnya. (Ant).