3 hours ago
11
Jakarta, VIVA – Pemerintah, melalui Lembaga Administrasi Negara mengambil langkah nyata dalam mengentaskan kemiskinan di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya Indramayu. Hal itu dilakukan dengan mencari terobosan baru dan mencari suatu formula yang tepat bagaimana menyelesaikan problem kemiskinan lewat Program Akademi Kemiskinan.
Indramayu menjadi perhatian khusus Pemerintah karena kabupaten ini tercatat sebagai kabupaten dengan angka penduduk miskin tertinggi di Jawa Barat yaitu 11,02 persen. Akademi kemiskinan pun diluncurkan di daerah tersebut.
Kepala Lembaga Administrasi Negara, Muhammad Taufiq, menyampaikan permasalahan kemiskinan bukan hanya persoalan ekonomi semata. Kemiskinan adalah persoalan struktural yang bersinggungan dengan pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, akses infrastruktur, hingga pola pikir masyarakat.
“Kemiskinan adalah hal yang multi dimensi mencakup aspek ekonomi, sosial maupun budaya sehingga Pemerintah harus berkolaborasi dengan sektor swasta dalam mengentaskan kemiskinan. Dalam aspek pengentasan kemiskinan karena merupakan prioritas Nasional, maka harus banyak instansi yang bergerak bersama - sama untuk ikut mengentaskan kemiskinan, jadi tidak hanya jadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga tanggung jawab non Pemerintah”, ujarnya. Taufiq dikutip dari keterangannya, Rabu, 15 Oktober 2025.
Akademi Pengentasan Kemiskinan.
Taufiq menambahkan, yang harus dirubah dalam mengentaskan kemiskinan adalah perubahan mindset masyarakat. Perubahan pola pikir masyarakat harus dirubah agar tidak semata-mata menerima hanya bansos tetapi masyarakat dibekali keterampilan agar dapat sejahtera secara berkelanjutan.
Dia mengatakan, dengan adanya Undang-undang ASN yang baru, diharapkan ASN belajar secara berkelanjutan agar relevan dengan kebutuhan organisasi. Dan juga mencari solusi dengan belajar dengan masyarakat penerima manfaat untuk merumuskan masalah dan mencari solusi masyarakat miskin agar sejahtera secara berkelanjutan.
“filosofi dari program ini merupakan suatu program rintisan dimana penerima manfaat nantinya menjadi aktor untuk mengentaskan kemiskinan, untuk seterusnya” tutupnya
Akademi pengentasan kemiskinan dalam kerangka Corpu juga dimaksudkan untuk mengembangkan ekosistem pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan. Secara nasional ekosistem pengentasan kemiskinan dapat dikoordinasikan oleh kemensos dan BP Taskin untuk penyelarasan dengan program prioritas nasional dan dalam wilayah Provinsi dapat dikoordinasikan oleh BPSDM bersama dengan perangkat daerah terkait yang diselaraskan dengan program prioritas daerah.
Halaman Selanjutnya
Sementara itu Asisten Deputi Penguatan Budaya Kerja dan Pengembangan Kompetensi SDMA, Kementerian PAN RB menjelaskan bahwa pembangunan SDM Aparatur menjadi prioritas utama untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang efektif. Namun, tantangannya meliputi kualitas ASN yang belum merata.
