Anggota Parlemen Turki Adu Jotos saat Pelantikan Menteri Kabinet Erdogan

• 

• Berita

• International

Kamis, 12 Februari 2026 - 16:20 WIB

VIVA – Dua anggota parlemen Turki dari kubu pemerintah dan oposisi terlibat perkelahian hingga adu jotos di ruang sidang parlemen Turki pada Rabu, 11 Februari 2026, setelah kedua anggota parlemen itu cekcok terkait pengangkatan Akin Gurlek sebagai Menteri Kehakiman oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan. 

Insiden tersebut terekam kamera dan videonya viral di media sosial, memperlihatkan anggota parlemen saling mendorong hingga melayangkan pukulan.

Kericuhan bermula ketika anggota parlemen oposisi berupaya menghalangi Gurlek—yang sebelumnya menjabat Jaksa Agung Istanbul—untuk mengucapkan sumpah jabatan di ruang sidang. Mereka memprotes rekam jejak Gurlek yang dianggap kontroversial.

Anggota parlemen dari Partai AK yang berkuasa kemudian bergerak cepat melindungi Gurlek. Situasi memanas ketika kedua kubu saling berhadapan di dekat podium, yang berujung pada aksi saling pukul dan dorong, sebagaimana dilaporkan Associated Press (AP).

Ketua parlemen akhirnya menangguhkan sidang selama 15 menit guna memulihkan ketertiban. Setelah sidang dilanjutkan, Gurlek tetap mengucapkan sumpah jabatan dengan pengawalan ketat anggota parlemen Partai AK.

Sebagai kepala jaksa Istanbul sebelumnya, Gurlek dikenal memimpin sejumlah persidangan besar terhadap tokoh-tokoh dari Partai Rakyat Republik (CHP). Oposisi telah lama mengkritik proses hukum tersebut dan menilainya bermotif politik.

Dalam perombakan kabinet yang sama, Erdogan juga menunjuk Gubernur Erzurum, Mustafa Ciftci, sebagai Menteri Dalam Negeri. Ratusan pejabat dari kota-kota yang dikelola CHP diketahui telah ditangkap dalam penyelidikan korupsi, termasuk Wali Kota Istanbul Ekrem Imamoglu—yang luas dianggap sebagai rival politik utama Erdogan—yang ditahan tahun lalu.

Tidak ada alasan resmi yang diumumkan terkait reshuffle tersebut. Lembaran Negara hanya menyebut para menteri sebelumnya “meminta untuk dibebaskan” dari tugas mereka, menurut laporan AP.

Pengangkatan pejabat baru ini terjadi di tengah pembahasan kemungkinan reformasi konstitusi di Turki serta upaya pemerintah mendorong inisiatif perdamaian dengan kelompok militan Partai Pekerja Kurdistan (PKK). Parlemen diperkirakan akan mengesahkan sejumlah reformasi guna mendukung proses tersebut.