Bahlil Kaget Devisa RI Rp150 Triliun Habis buat LPG Impor

• 

• Bisnis

Minggu, 10 Mei 2026 - 18:28 WIB

VIVA – Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menyoroti tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG yang dinilai membebani devisa negara dan anggaran subsidi energi. Pernyataan itu disampaikan Bahlil usai pelantikan pejabat eselon II di Kementerian ESDM di Jakarta, Rabu 6 Mei 2026.

Bahlil mengatakan devisa yang dikeluarkan Indonesia untuk impor LPG setiap tahun mencapai Rp120 triliun hingga Rp150 triliun. Nilai tersebut berpotensi meningkat apabila harga minyak dunia mengalami kenaikan.

“Devisa kita setiap tahun hanya untuk membeli LPG saja itu sekitar Rp120 triliun sampai Rp150 triliun. Apalagi kalau harga minyak dunia naik, pasti lebih besar lagi,” ujar Bahlil dalam keterangan tertulis, diterima di Jakarta, Minggu 10 Mei 2026.

Selain membebani devisa, Bahlil juga menilai subsidi LPG dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, subsidi LPG tercatat sebesar Rp67,6 triliun pada 2021, naik menjadi Rp100,4 triliun pada 2022.

Nilai subsidi kemudian berada di angka Rp74,3 triliun pada 2023, meningkat lagi menjadi Rp80,9 triliun pada 2024, dan mencapai Rp87 triliun pada 2025.

Menurut Bahlil, kondisi tersebut membuat subsidi energi belum optimal karena sebagian besar justru menopang komoditas impor, bukan sumber daya dalam negeri.

“Tidak ada cara lain dalam rangka efisiensi selain mencari jalan agar bahan baku yang tersedia di dalam negeri bisa dikonversi untuk mengganti LPG,” katanya.

Data Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM menunjukkan ketergantungan Indonesia terhadap LPG impor terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Pada 2021, impor LPG mencapai 6,34 juta ton dari total konsumsi nasional 8,36 juta ton.

Sementara pada 2025, impor LPG tercatat naik menjadi 7,49 juta ton dari total konsumsi nasional sebesar 9,24 juta ton. Artinya, lebih dari 75 persen kebutuhan LPG nasional masih bergantung pada impor.

Sebagai upaya menekan impor, pemerintah mendorong pengembangan DME berbasis batu bara kalori rendah. Proyek tersebut dikembangkan oleh MIND ID, Pertamina, Bukit Asam, dan Pertamina Patra Niaga, serta telah masuk dalam proyek hilirisasi nasional yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada akhir April 2026.

Meski demikian, sejumlah pengamat menilai proyek DME masih menghadapi tantangan besar, terutama terkait keekonomian dan kebutuhan dukungan subsidi agar harga DME dapat bersaing dengan LPG di masyarakat.