BGN Ultimatum Dapur MBG: Ngeyel Masak Pakai Minyakita-Gas Melon, Kita Tutup!

• 

• Berita

• Nasional

Selasa, 28 Juli 2026 - 10:04 WIB

Jakarta, VIVA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengultimatum seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar tidak menggunakan barang subsidi seperti minyak, gas elpiji hingga beras untuk memasak Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sudaryono menegaskan tak akan segan menutup SPPG jika tetap ngotot menggunakan barang subsidi untuk proses masak MBG.

"Nanti kita akan beri teguran, akan kita beri peringatan, kalau memang ngeyel benar ya kita tutup dapurnya ya," kata Sudaryono kepada wartawan, dikutip Selasa, 28 Juli 2026.

Sudaryono menjelaskan, dapur MBG tidak boleh menggunakan barang subsidi seperti Minyakita, elpiji tiga kilogram atau gas melon hingga beras SPHP untuk memasak MBG.

"Tidak boleh ya, tidak boleh masak untuk MBG pakai Minyakita, tidak boleh memakai gas melon 3 kilo, tidak boleh memakai beras kita SPHP," ungkap Sudaryono.

Dia pun meminta masyarakat untuk melaporkan langsung jika melihat dapur MBG memasak menggunakan barang subdisi.

"Kalau ada misalnya kawan media menemukan, disebarkan di sosial media, silakan dilaporkan," jelas dia.

Selain memakai barang subsidi, Sudaryono mengatakan SPPG juga wajib membeli bahan pangan sesuai dengan HAP (Harga Acuan Penjualan).

Dia mencontohkan harga telur ayam yang pernah anjlok di pasaran Rp12.000 sedangkan HAP telur Rp25.000. Sudaryono meminta agar SPPG membelinya dengan harga sesuai HAP.

"Harga telur yang harusnya HAP-nya Rp25.000, di kandang itu kemudian jatuh sampai Rp18.000 Rp19.000, pernah jatuh kemarin, maka juga kemudian si kepala dapur harus membeli, membeli telur bukan kemudian Rp12.000 Rp15.000, harus membeli telur di harga acuan pemerintah," kata dia.

"Untuk supaya apa? Memastikan stabilisasi harga peternak tidak dirugikan. Saya ulangi, nanti kalau anda ketemu harga telur lagi murah sekali kok dia beli telur sesuai dengan harga acuan pemerintah, itu adalah memang tujuan dari MBG ini sebagai stabilisator pasokan dan stabilisator harga level paling bawah, yang namanya floor price, supaya memastikan peternak/petani itu kemudian tidak dirugikan," pungkas Sudaryono.